Kepala BPMK : Tahun 2014 hingga 2016, Dana Prospek Belum Bisa Disalurkan

DOGIYAI - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK) Kabupaten Dogiyai, Yusak Auwes, S.Sos menyatakan, dana alokasi Prospek dari tahun 2014 hingga tahun 2016 ini, terkesan belum disalurkan ke tiap-tiap kampung, dikarenakan kekurangan dana di beberapa kampung yang tersebar di Dogiyai. Ia menjelaskan, sementara belum bisa dianggarkan karena masih kekurangan dana di beberapa kampung. Padahal, menurutnya, masyarakat sedang ngotot  soal dana prospek ini. “Masyarakat kampung selalu datang tanya-tanya kami, kapan akan disalurkan dana ini. Sudah lama sekali belum bisa salurkan,” katanya minggu lalu di ruang kerjanya di Moanemani.Terkait persoalan dana, dia menjelaskan, dirinya baru dilantik beberapa bulan lalu, sehingga belum tahu  maksimal persoalan masalah dana prospek ini.  “Apakah letak masalah di BPMK propinsi atau daerah, akan saya koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya.Sementara itu, Kepala BMPK Propinsi Papua, Donatos Mote, yang  dilansir Pasifik Pos.Com menyatakan, pihaknya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera menyalurkan dana Prospek 2014 dan 2015 yang masih tertahan di kas daerahnya.“Kita minta seluruh kabupaten agar segera menyalurkan dana Prospek 2014 dan 2015 yang sampai saat ini masih tertahan di rekening kas daerah kabupaten. Tujuannya apa, supaya masyarakat bisa menikmati programnya,” kata Donatus, Kamis lalu.Menurut dia, sejumlah kabupaten yang sampai saat ini belum menyalurkan dana Prospek 2014 – 2015, yakni diantaranya Dogiyai, Deiyai, Paniai serta Sarmi. Mereka beralasan belum seluruh kampung diakomodir sebagai penerima program Prospek.“Tapi Gubernur sudah memberi solusi dan memerintahkan agar dana Prospek yang diterima pada 2014 dan 2015 dibagi rata ke seluruh kampung. Hanya instruksi itu dari pihak Pemkab belum juga dilaksanakan sampai hari ini,” katanya seraya menambahkan, apalagi ada kabupaten yang ingin laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Prospek 2014 dan 2015 digabung menjadi satu. Ini tidak boleh dilakukan karena pertanggung jawabannya mesti terpisah. (ist)