NABIRE - Perwakilan Kementerian Kesehatan, Ketua Tim Direktorat Perencanaan, Febry Syahida menegaskan program kesehatan sebagus dan secanggih apa pun tidak akan berguna, jika tidak didukung Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mampu mengoperasionalkannya. 

Hal itu disampaikan saat menjadi narasumber pada acara koordinasi penyiapan data SDMK dan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di Nabire, Papua Tengah, Rabu (20/05/2026).

Febry menjelaskan, pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan bukan pekerjaan instan. Kementerian kesehatan telah merancang alur pengelolaan SDMK yang komprehensif, dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, peningkatan mutu hingga jaminan kesejahteraan para tenaga kesehatan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya perencanaan dengan dua pendekatan utama. Pendekatan wilayah dilakukan untuk memastikan daerah 3T (tertinggal, terpencil dan terluar) tidak lagi kekurangan dokter spesialis, sementara pendekatan institusi memastikan Faskes memiliki komposisi tenaga sesuai standar beban layanan.

Kemenkes juga mengapresiasi langkah strategis Dinas Kesehatan Papua Tengah, seperti program afirmasi dan beasiswa yang berpotensi mencetak ribuan lulusan setiap tahun. Namun, Febry mengingatkan jika program tersebut tidak selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan akan tetap terjadi.

Oleh karena itu, usulan beasiswa maupun program pusat kini diwajibkan menyertakan dokumen perencanaan kebutuhan daerah yang akurat. Langkah ini krusial sebagai kunci efisiensi anggaran dan efektivitas program, terlebih di tengah adanya penyesuaian anggaran demi mendukung program-program prioritas nasional saat ini.

Febry berharap perencanaan yang matang dapat memastikan program beasiswa, penugasan khusus, insentif maupun rekrutmen ASN Kesehatan tidak sia-sia. Tujuan akhir dari seluruh upaya ini adalah menjamin ketersediaan SDMK yang berkualitas demi pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, dokumen perencanaan ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat di daerah yang selama ini kesulitan mendapatkan akses medis. Keberadaan SDM yang siap pakai akan sangat berdampak bagi ibu hamil yang harus menempuh jarak jauh maupun anak-anak yang membutuhkan penanganan cepat di Puskesmas.

Sebagai penutup, perwakilan Kemenkes tersebut mengajak semua pihak terkait untuk berkolaborasi aktif. Ia mengimbau agar perencanaan kebutuhan SDMK tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan sebuah peta jalan dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga kota. (amd)