NABIRE - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia (RI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menyelenggarakan kegiatan ‘Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030’. Kegiatan yang berlangsung di Nabire, Rabu (11/02/2026) ini, menjadi langkah strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim di wilayah timur Indonesia.

Tujuan utama dari sosialisasi ini untuk mendiseminasikan kebijakan, strategi serta rencana aksi mitigasi yang mengacu pada target penurunan emisi gas rumah kaca nasional. 

Melalui pendekatan karbon net sink, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya diharapkan mampu menyerap emisi lebih besar atau setidaknya seimbang dengan jumlah emisi yang dikeluarkan pada tahun 2030 mendatang.

Dewan Penasehat Ahli, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc., menjelaskan kegiatan ini merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194 Tahun 2025 tentang Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. 

Rencana operasional tersebut kini perlu didetailkan hingga ke tingkat provinsi guna memastikan implementasi di lapangan berjalan sinkron dengan target nasional.

Dalam paparannya, Ruandha menekankan pentingnya kolaborasi multi-pihak yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, masyarakat hingga mitra pembangunan. 

Dukungan yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada regulasi, tetapi juga mencakup pendanaan yang memadai serta perencanaan terintegrasi agar aksi mitigasi perubahan iklim ini masuk dalam program pembangunan daerah.

Langkah strategis yang diusung dalam FOLU Net Sink 2030 meliputi pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari hingga rehabilitasi hutan dan lahan. 

Selain itu, restorasi gambut, perbaikan tata air serta perlindungan mangrove menjadi poin krusial yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah juga telah memperkuat landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kebijakan ini mengubah paradigma aksi mitigasi dari sekadar kewajiban lingkungan menjadi peluang penciptaan nilai tambah ekonomi yang terukur, akuntabel dan terintegrasi dalam skema pembangunan hijau.

Sejak tahun 2022, proses operasionalisasi FOLU Net Sink telah menjangkau 36 provinsi di Indonesia dengan pendampingan dari akademisi dan pakar kehutanan. Di Provinsi Papua Tengah, momentum ini diharapkan menjadi titik awal penguatan komitmen nyata dalam menjaga kekayaan hutan dan keanekaragaman hayati yang menjadi aset penting penyerapan emisi bersih.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Tengah diwakili oleh Staf Ahli II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Herman Kayame, S.T., M.T., menyatakan apresiasinya terhadap program ini. Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera melakukan koordinasi intensif agar kebijakan mitigasi ini tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat akar rumput.

Fokus utama Pemerintah Provinsi Papua Tengah adalah merangkul masyarakat adat sebagai pengelola utama hutan adat. Visi dan misi gubernur pun telah sejalan dengan program nasional ini, yakni mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan perlindungan kawasan hutan melalui patroli keamanan yang melibatkan warga lokal.

Menutup rangkaian pembukaan, Herman Kayame berharap workshop ini meningkatkan partisipasi aktif seluruh elemen di Papua Tengah. Dengan semangat gotong royong antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat adat, Provinsi Papua Tengah optimis dapat berkontribusi besar dalam mewujudkan target Indonesia sebagai negara dengan sektor lahan yang mandiri secara emisi pada tahun 2030.

Pemprov Papua Tengah Dukung Target Indonesia's Folu Net Sink 2030



Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai langkah strategis dengan menyelenggarakan sosialisasi sub-nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. 

Kegiatan tersebut menjadi krusial dalam menyatukan langkah pemerintah daerah, masyarakat dan berbagai pihak untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan lahan. 

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, dalam sambutannya, dibacakan Staf Ahli II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Herman Kayame, S.T., M.T mengatakan, sosialisasi ini merupakan langkah awal penyebarluasan informasi tentang target dan kontribusi para pihak di Provinsi Papua Tengah untuk mendukung target Indonesia's Folu Net Sink 2030 dan akan dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja Indonesia's Folu Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah, yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, sekaligus meningkatkan cadangan karbon hingga menjadi kondisi emisi negatif (Net Sink).

"Semangat mitigasi perubahan iklim akan bersinergi dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dalam mendorong pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi,” ujar Kayame.

Ia juga menambahkan, khusus untuk sektor kehutanan di tahun 2025 telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 200Ha dan akan terus dilaksanakan RHL termasuk restorasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir, pengendalian penggunaan kawasan hutan dan rutin perlindungan hutan melalui patroli keamanan hutan dengan melibatkan masyarakat adat setempat.

Melalui momen penting ini, ia mengharapkan agar dapat meningkatkan partisipasi aktif para pihak untuk pencapaian Program Nasional (Prognas) Net Sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya di tahun 2030 mendatang.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam proses sosialisasi Indonesia's Folu Net Sink 2030 di Provinsi Papua Tengah.(amd/rob)