NABIRE – Salah satu narasumber Rakorda PTSP se-Papua Tengah, S. Halomoan Pakpahan, ST, M.Si dari Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, memberikan apresiasinya atas terselenggaranya Rakorda PTSP se-Provinsi Papua Tengah. Kata dia, hal ini sebelumnya merupakan penerapan aplikasi penerapan dari tugas-tugas gubernur ke pemerintah pusat dalam rangka mengkoordinasikan atau membinwas DPMPTSP yang ada di kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

“Mudah-mudahan ini menjadi agenda rutin yang bisa dilaksanakan di Papua Tengah untuk mendorong kinerja DPMPTSP Provinsi dalam rangka pelayanan public,” ujarnya.

Lebih lanjut Halomoan Pakpahan berharap selama penyusunan regulasi baik dari kelembagaan maupun hal-hal yang terkait dengan bagaimana proses bisnis dari perijinan pusat tersebut yang masih ada beberapa kendala, kendala teknis lainnya belum ada sementara ini. Bila ada kendala soal teknis lainnya nanti akan segera dilaporkan ke pusat. Sehingga pemerintah pusat bisa mencari jalan keluar untuk daerah yang mengalami kesulitan akses perijinan melalui online.

Kata dia, system online ini harus didukung kelistrikkan pokok utama. Jika jaringan bagus namun listrik sulit sama saja tidak bisa akses. Begitupun sebaliknya, jika listrik bagus namun terkendala di jaringan itu juga mempengaruhi proses pendaftaran perijinan. (feb)