NABIRE - Diketahui bersama bahwa pada beberapa waktu lalu Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mencanangkan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan secara keseluruhan ada 10 SSH yang tersebar di 8 kabupaten, di mana untuk Kabupaten Nabire ada dua Sekolah Dasar (SD) yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai SSH.

Di antaranya, salah satunya di SD Negeri /Inpres Nifasi Distrik Makimi, sementara yang satu lagi di SD YPK Mara Hariti Distrik Moora. Kehadiran SSH di dua sekolah ini tidak mengambil alih tugas para guru di sekolah reguler, tetapi para guru hanya bisa mengambil alih tugas setelah jam pulang sekolah reguler yang diisi dengan pembelajaran dan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler bagi semua murid di SD tersebut.

Sehinggga dengan kehadiran SSH di 8 kabupaten, termasuk di Nabire sesungguhnya Pemerintah Provinsi Papua Tengah hanya membutuhkan kerja sama yang baik Bersama pemerintah kabupaten masing-masing dan juga dukungan dari masyarakat setempat, di mana SSH itu berada.

Dikatakan Kepala Bidang Data Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Yulianus Kuayo, kepada Papuapos Nabire, Jumat (13/3/2026) di ruang kerjanya, tidak semua SSH itu berjalan dengan normal seperti harapan pemerintah dan masyarakat, tetapi SSH di daerah-daerah konflik juga kurang berjalan dengan baik.

Sehingga dibutuhkan adanya kerja sama yang baik dari pihak masyarakat di mana SSH itu ada. Sebab hambatan utama yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah soal tanah dan sarana atau rumah tinggal bagi para guru SSH yang kini sudah berada di tempat tugas.

Diharapkan dari kehadiran SSH di dua SD yang ada di Kabupaten Nabire dan 7 kabupaten lainnya, adalah setelah anak lulus SD atau tamat sudah memiliki pengetahuan, skill dan karakter, sehingga diharapkan pula pada dua sekolah SSH itu dipastikan ada air bersih, listrik dan sarana internet serta kebersihan lingkungan sekolah.

Sebab pada program SSH di wilayah Provinsi Papua Tengah ini, pemerintah hanya menyiapkan program dan dana yang langsung diserahkan kepada pihak Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari yang tugasnya menjalankan program tersebut di 8 kabupaten yang ada di wilaah Provinsi Papua Tengah.

Untuk itu, dalam rangka mensukseskan program bapak gubernur dalam program SSH ini dibutuhkan semua pihak harus kerja sama dan memberikan pegawasan yang sama, karena kendala utama yang dihadapi saat ini adalah soal tanah untuk pembangunan sarana atau tempat tinggal bagi guru SSH agar mereka bisa tenang dan tinggal melaksanakan tugas.(des)