NABIRE – Meski di klarifikasi seksama dan dinyatakan sah sesuai dengan barcode scanner, namun disnyalir adanya upaya gelap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menerik surat keterangan yang menyatakan Ijazah Paket C Tabroni Bin M Cahya sah, dan mengantikan dengan surat keterangan lain yang belum diketahui isinya.  Sontak mendengar informasi tersebut, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Nabire, Marcelus Gobai,SH segerah menghubungi awak media untuk jumpa pers, Kamis (17/09/20). Dalam keterangan persnya, Gobai mengatakan dirinya kesal dengan sikap dinas pendidikan yang tidak konsisten terhadap pengakuan keabsahan Ijazah paket C sdr, Tabroni. Tapi semua itu ada konsekwensi hukum.  Dibeberkan Gobai, dirinya selaku sala satu  pengusung  pengurus  Partai Demokrakat telah mendampingi Tabroni Bin M Cahya selaku bakal calon wakil bupati Nabire guna memenuhi panggilan KPU Nabire untuk mengklarifikasi keabsahan Ijazahnya. Proses kelarifikasi telah dilakukan bersama pihak-pihak terkait (KPU, Bawaslu, pengelolah PKBM Tunas Muda, pejabat lama dan pejabat baru Dinas Pendidikan kabupaten Nabire), dan akhirnya Ijazah Tabroni Bin M Cahya di akui keabsahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Rabu (16/09/2020).  Kendati pun demikian, disnyalir adanya informasi intansi terkait nekat menarik kembali surat keterangan pengakuan tersebut.  “Sudah diakui kemarin dihadapan semua. Disitu ada KPU Nabire, Bawaslu Nabire, Pengelolah PKBM, pejabat lama dan pejabat baru di Dinas Pendidikan, pengelolah PKBM, teman-teman seangkatannya, kami partai pengusung dan dihadapan  awak media serta masyarakat sudah diakuai keabsahan Ijazahnya. Lalu apa yang merasuki mereka? , baik lah semua itu ada konsekwensi hukumnya,”tutur Gobai. Politikus Partai Demokrat ini menduga ada Intervensi  yang menghambat proses-proses keabsahan Ijazah dari penguasa terkait prosesnya birokrasi di instansi terkait. ”Kami mau sampaikan bahwa semua proses dinamika atau proses administrasi ini punya konsekwensi hukum , jika ada terindikasi intervensi atau proses pelanggaran yang terjadi, maka kami akan melakukan upaya hukum. Titik,”tegas Gobai nada agak keras kepada awak media, (17/09/20). Ia menilai,  tindakan tak terpuji  yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menggagalkan Bapaslon  F X Mote dan Tabroni   lantaran  sekandal Ijazah adalah sebuah upaya menghambat, dan jika peraktek semacam ini ada dalil hukum yang menguatkan, maka tetap proses hukum.  “Kami merasa  adanya gerakan untuk mengagalkan Bapaslon yang kami usung,  dan kami juga meresa  dihambat. Karena itu  jika proses ini mengarah pada  proses hukum maka,  kami akan proses hukum apabila  memberikan keterangan palsu atau data palsu atau menghilangkan data sehingga mempersulit atau memperhambat proses ini , kami akan membuat laporan ke Kepolisian,”bebernya. Gobai mememberikan singnal kepada oknum ASN yang sengaja dan sadar bermain api untuk mengahambat hingga menggagalkan Bapaslon yang Ia usung maka, ada kode etik ASN. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan komisi ASN bahwa pada prinsipnya komisi ASN siap menunggu  laporan dan bukti-bukti terkait mekanisme dan sistem pelayanan dari ASN di Kabupaten Nabire. Karena itu bermain ya bermain yang bermatabat,”tegasnya lagi. Ditegaskan Gobai, dalam proses ini jika ada intervensi penguasa. Maka pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum melalui PTUN. Jika nantinya ada surat yang tidak sesuai dikeluarkan dari pemerintah daerah baik dari bupati atau kepala dinas. Gobai  berharap, Pemda Nabire tidak perlu intervensi langsung , jaga netralitas , jaga keamanan. Karena proses – proses ini juga, ikut menggangu keamanan dan stabilitas daerah.  “Itu harapan kami mohon kerjasamanya untuk kita selenggarakan Pilkada ini secara damai , demokrasi dan bermartabat,”imbuhnya. Selain itu pada kesempatan yang terpisa, politikus muda wilayah adat Meepago, Martinus Adii mengatakan, kesabsahan Ijazah Tabroni telah di kelarifikasi akhirnya sudah diakui oleh dinas pendidikan lalu apalagi yang dipersoalkan. Pasalnya dihadapan semua mata pihak bukan satua dua orang. Bahkan diakui Tinus, adanya pengakuan dari pihak Dinas Pendidikan, Perpustakaan Asip Daerah (DPPAD) provinsi Papua yang pada intinya menegaskan bahwa Ijazah paket C Tabroni itu sah.  “Ada surat dari DPPAD  yang ditujukan kepada Bawaslu itu, pokoknya isi suratnya itu tidak salah menegaskan tentang keabsahan Ijazah pa Tabroni,”akuh Tinus kepada wartawan, Sabtu (19/09/20). Walaupun demikian adanya gerakan-gerakan yang menyimpan dari hukum yang sengaja di lakukan oleh oknum ASN. Hukum tidak lari jauh, tinggal melaporkan ke pihak-pihak berwajib yang mengadili dan memberikan sanksi jika terbukti.  ” Pada prinsipnya komisi ASN Siap proses ketika terjadi unsur, dan juga pihak Tabroni bisa melaporkan  ke komisi  informasi , Ombudsmen terkait pelayanan publik seperti ini,” katanya.  Ketika wartawan  menghubungi, via telepon selulernya, sabtu (19/09/20) Tabroni Bin M Cahya mengatakan sudah jelas sah, dan keabsahan itu telah disaksikan oleh semua mata, dan secara tertulis sudah diserahkan oleh intansi terkait kepada KPU Nabire, tapi adanya unsur dugaan baru semakin menjadi-jadi, maka pihaknya telah menyiapkan kuasah hukum untuk menindak lanjuti melalui jalur hukum.  “Inikan sudah klir persoalan terkait ijazah kepunyaan saya itu, apalagi yang dipersoalkan. Sudah kan semua mata jadi saksi ketika dinyatakan sah. Bahkan secara tertulis berupa surat keterangankan sudah serahkan ke KPU, tapi oke lah ada intervensi hingga politisir seperti ini, baiknya tempuh lewat jalur hukum,”ujar Tabroni.  Tabroni mengaku, kuasah hukum Ia sudah siapkan untuk menindak lanjuti akan hal tersebut, dan kini sedang menyiapkan dalil-dalil hukumnya.  “ade tidak main-main saya sudah siapkan kuasah hukum, siapun dia kami akan seret ke rana hukum,”tegasnya mengakhiri. (eby)