NABIRE - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas, melakukan kunjungan kerja langsung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire pada Senin (04/05/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap mitra kerja di bidang imigrasi dan pemasyarakatan. 

Agenda ini bertujuan untuk melihat secara dekat kondisi riil fasilitas negara serta pemenuhan hak-hak dasar bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di wilayah Papua Tengah.

Setibanya di lokasi, Yan Mandenas disambut hangat oleh Kepala Lapas (Kalapas) Nabire beserta jajaran staf. Sebagai bentuk penghormatan dan simbol kekeluargaan dalam budaya lokal, Kalapas melakukan prosesi penyambutan khusus dengan memasangkan mahkota adat Papua kepada Yan Mandenas. Prosesi ini menandai dimulainya rangkaian acara resmi sekaligus menunjukkan sinergi yang kuat antara legislatif dan pelaksana teknis di lapangan.

Dalam tinjauannya, Mandenas menangkap dua poin krusial yang harus segera dibenahi, yakni perbaikan menu makanan dan peningkatan sarana prasarana. Ia menekankan perlunya evaluasi alokasi anggaran agar porsi dan kualitas gizi makanan bagi para tahanan dapat ditingkatkan. 

Menurutnya, pemenuhan gizi yang layak adalah hak dasar manusia yang harus tetap dijamin oleh negara meski mereka sedang menjalani masa hukuman. Terkait infrastruktur, legislator asal Papua ini berkomitmen memperjuangkan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk renovasi bangunan. 

Mandenas mengaku telah menjalin komunikasi dengan Dirjen Pemasyarakatan dan Kementerian terkait, guna menyuarakan aspirasi dari bawah. Ia berharap kerja sama lintas sektoral ini dapat segera membuahkan hasil agar fasilitas di Lapas Nabire mendapatkan prioritas perbaikan dalam waktu dekat.

DPR RI mendorong adanya revitalisasi atau rekonstruksi total mengingat kondisi bangunan saat ini dinilai mulai tidak layak seiring berjalannya waktu. 

Mandenas berpendapat bahwa jika rehabilitasi tidak segera dilakukan, kenyamanan dan keamanan di dalam Lapas akan semakin menurun. Apalagi, Nabire kini berstatus sebagai ibu kota provinsi yang diprediksi akan mengalami lonjakan aktivitas ekonomi dan investasi yang berdampak pada kapasitas hunian Lapas.

Selain masalah fisik bangunan, standarisasi pengamanan juga menjadi sorotan tajam guna mencegah berulangnya insiden tahanan kabur yang kerap terjadi setiap tahun. 

Mandenas menekankan bahwa perbaikan infrastruktur harus sejalan dengan peningkatan sistem keamanan. Ia menargetkan beberapa wilayah di Papua, seperti Nabire dan Mimika, dapat segera melakukan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh pada tahun anggaran ini atau tahun depan.

Meski menyoroti berbagai kekurangan fasilitas, Yan Mandenas memberikan apresiasi terhadap perubahan perilaku para warga binaan di Lapas Nabire. Ia melihat adanya disiplin, tata krama dan kesadaran diri yang tinggi dari para tahanan dalam menjalani masa hukuman mereka. Baginya, komunikasi yang baik dan sikap tulus dari warga binaan merupakan modal utama dalam proses rehabilitasi sosial sebelum mereka kembali ke masyarakat.

Kunjungan ini diakhiri dengan janji bahwa Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal proses penganggaran dan pembangunan di Papua Tengah. Mandenas berharap, dengan ruang hunian yang lebih manusiawi dan asupan makanan yang bergizi, tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal. 

Upaya ini diharapkan mampu mengubah citra Lapas menjadi tempat pembinaan yang benar-benar memberikan dampak positif bagi masa depan para narapidana. (amd)