NABIRE - Kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Dogiyai Frits Agapa, menyesalkan adanya pengantian pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Nabire terkait politik yang terjadi ketika pencalonan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2015 ini. Pasalnya, menurut Frits, ketika bertandang ke Redaksi media ini tadi malam, semestinya ketika ada pergantian pengurus itu melalui Musyawarah Daerah (Musda) atau proses pemilihan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Dijelaskan mantan anggota DPRD Nabire dan Dogiyai ini, melihat situasi terakhir di Kabupaten Nabire, bahkan menjelang dan pasca pengumuman Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire pada akhir Agustus 2015 lalu, situasi Nabires sangat tinggi dan rawan akan konflik. Hal ini dikarenakan, terkat khusunya adanya pergantian pengurus DPD Partai NasDem oleh pihak DPP NasDem, dalam hal ini oleh Surya Paloh.Jelasnya, Surya Paloh kami nilai keluar dari AD/ART partai dan sepihak dalam mengantikan saudara Adolof Ikomau dengan Deni Kobepa, sebagai ketua dan sekretaris NasDem Kabupaten Nabire. Pengantian pengurus tersebut, katanya, dinilai lantaran tidak sependapat dalam atau ketika pemberian dukungan terkait pasangan calon dalam bursa pencalonan di Pilkada Nabire. Dimana, dari pihak DPD NasDem memberikan dukungan terhadap pasangan calon Fabianus Yobee – Yusuf Kobepa, sementara dari DPP mengusung Paslon Isaias Douw.Karena sebab itulah, ketua dan Sekretaris DPD NasDem Kabupaten Nabire, Adolof dan Deni diganti oleh pihak pengurus DPP Partai NasDem. Semestinya, menurut Frits Agapa, selaku kader Partai NasDem Kabupaten Dogiyai ketika ada pengantian melalui Musda ataupun proses pemilihan ataupun pergantian pengurus sesuai yang diatur dalam AD/ART partai. Diluar itu, tambah Frits, bapak Surya Paloh dengan menyusun agenda reformasi dengan gerakan perubahan, tiba-tiba memecat Adolof dan Deni Kobepa adalah tidak benar. Artinya tidak sesuai dengan apa yang diserukan ataupun diagenda oleh beliau. Dan ketika ada kesalahan pengurus tidak langsung main ganti atau copot, terlebih dulu ada peringatan lisan maupun tulisan. “Apakah gerakan perubahan seperti itu ataukah bagaimana. Untuk itu, selaku kader NasDem sangat mengharapkan hal ini harus dikembalikan, karena ini tentunya sangat bertentangan dengan AD/ART partai dan semestinya pula, DPP mengembalikan apa yang sudah menjadi kewenangan daerah. Soal pencalonan dalam Pilkada itu daerah yang mengetahui persis siapa yang berhak ataupun siapa yang diusung oleh partai,” imbuhnya. (wan)