NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemilu Damai bersama para bupati dan Forkopimda se Provinsi Papua Tengah, Senin (29/01/2024), di Aula Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah, Jalan Merdeka Nabire.


Rakor tersebut dibuka Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos.,MM dan dihadiri Wakapolda Papua Brigjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin, Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigrjen Hariyanto, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, Ketua Bawaslu Markus Madai, Forkopimda Papua Tengah dan 8 bupati se Papua Tengah.


Rapat koordinasi gubernur, para bupati, dan Forkopimda itu mengambil tema, ‘Sinergitas Provinsi Papua Tengah dan Seluruh Stakeholder untuk Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024, Program Strategis Daerah dan Nasional dalam Mewujudkan Papua Tengah Sehat, Cerdas dan Produktif’.


Dikatakan Pj Gubernur Papua Tengah, secara khusus bagi Provinsi Papua Tengah yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB), hal ini merupakan pesta demokrasi pertama yang dilaksanakan bersama-sama dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.  


Ribka Haluk menjelaskan, rapat koordinasi tingkat daerah yang dilaksanakan hari ini untuk memastikan kesiapan segenap para penyelenggara yang terlibat dalam Pemilu tahun 2024. Ia pun berharap agar seluruh kepala daerah dapat memaparkan kesiapan daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilu termasuk dari sisi pengalokasian anggaran.


“Kami memiliki catatan seperti Kabupaten Intan Jaya dan Mimika yang belum melakukan evaluasi APBD. Lalu Dogiyai belum melakukan konsultasi ke Kemendagri. Kemudian Nabire dan Puncak Jaya telah dilakukan evaluasi dan sudah terbit SK Gubernur tentang hasil evaluasi sehingga dapat segera melakukan perbaikan atas hasil evaluasi. Sedangkan untuk Paniai, Puncak dan Deiyai kami berikan evaluasi karena sudah terbit Perda dan Perkada APBD,” tuturnya.


Melalui rapat ini, Ribka Haluk juga ingin mendapatkan informasi kesiapan logistik Pemilu, kesiapan TPS dan kesiapan Bawaslu dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu. Kemudian ia juga mengharapkan agar TNI-Polri memaparkan analisa ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta menjelaskan standar operasi bantuan keamanan hingga regulasi netralitas TNI-Polri.


“Saya harapkan seluruh kepala daerah untuk dapat memaparkannya dengan baik, termasuk Dandim, Kapolres, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Sehingga apa, ketika terdapat hambatan dan masalah dalam tahapan Pemilu, bisa segera kita atasi,” tegasnya.


Ribka Haluk menyampaikan diluar agenda kesiapan Pemilu, terdapat program proritas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten. Dimana ia ingin setiap kepala daerah dapat menyampaikan bagaimana menangani stunting yang secara nasional ditargetkan tahun 2024 angkanya turun menjadi 14 persen.
Kemudian Ribka Haluk juga ingin agar penanganan kemiskinan ekstrim yang secara nasional pada tahun 2024 angkanya turun menjadi 0 persen, serta tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 7,5 persen.


”Penanganan tingkat pengangguran terbuka yang secara nasional ditargetkan pada 2024 angkanya turun menjadi 5,7 persen hingga 5 persen. Kemudian penanganan inflasi daerah yang terukur sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Disampaikannya, 4 program prioritas nasional di daerah tersebut perlu dipaparkan oleh pemerintah daerah kabupaten se Papua Tengah, yang menjelaskan seperti apa langkah konkrit yang dilakukan kepada masyarakat.


Terakhir, secara khusus kepada seluruh penyelenggara Pemilu (Pemda, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri) dapat menggambarkan secara utuh kendala-kendala yang dihadapi di lapangan guna mensukseskan agenda-agenda diatas untuk didiskusikan pada rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut.(rob)