Jelang Pilpres, Sejumlah Provokasi dan Ancaman Muncul
Jayapura,- Kodam XVII/Cenderawasih Papua menemukan adanya sejumlah indikasi provokasi politik dan ancaman keamana jelang Pemilihan Presiden tanggal 9 Juli mendatang. Pangdam XVII/ Cenderawasih, Mayjen TNI. Christian Zebua, mengatakan provokasi berupa teror melalui sms dan s
Bagikan
Jayapura,- Kodam XVII/Cenderawasih Papua menemukan adanya sejumlah indikasi provokasi politik dan ancaman keamana jelang Pemilihan Presiden tanggal 9 Juli mendatang. Pangdam XVII/ Cenderawasih, Mayjen TNI. Christian Zebua, mengatakan provokasi berupa teror melalui sms dan selebaran yang isinya mengajak masyarakat untuk tidak memilih dan bersatu memboikot pemilu. Bahkan dalam selebaran yang dibagikan terdapat tulisan pro referendum.
“Ini jadi masalah kalau rakyat percaya. Tapi saya yakin masyarakat sudah lebih cerdas. Sehingga tidak perlu khawatir, mereka tidak akan tergerak untuk melakukan itu. Karena masyarakat sudah mengerti bahwa lebih baik meningkatkan kesejahteraan kehidupan,”kata Pangdam dalam paparannya pada acara Rapat Koordinasi Daerah Pemantapan Pelaksanaaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, berlangsung di Sasana Krida, Rabu (25/6).
Bahkan, kata Pangdam, sepekan lalu Presiden SBY melakukan kunjungan kenegaraan ke Negara Fiji. Saat itu SBY dalam forum pertemuan dengan Negara negara Pasifik, menjelaskan kondisi Papua dibawah kepemimpinan Lukas Enembe telah membawa perubahan terhadap pembangunan Papua, keamanan dan konsentrasi untuk meningkatkan kesejahteraan. “Pada waktu itu ada sejumlah saudara yang beda paham sebarkan sms dan selebaran untuk melakukan tindakan atau kegiatan bertujuan untuk menganggu acaranya SBY. Supaya pada saat SBY disana, di Papua ada masalah besar,” jelasnya. Namun beruntung, semua bisa diatasi berkat kerja keras pihak TNI dan Polri di Papua.
Selain adanya provokasi politik, diakui Pangdam, pihaknya juga menemukan adanya ancaman yang diduga dari kelompok sipil bersenjata. Mereka mengancam akan melakukan gangguan terhadap pos TNI dan Polri di daerah perbatasan.“Tentunya ini juga akan kita jadikan perhatian bersama. Kalau terjadi gangguan pos tni polri, pastinya tentara siap apalagi kalau mereka bersenjata. tentara ucapkan selama datang walaupun itu tidak diharapkan,”akunya.
Dalam rangka menjaga situasi keamanan jelang dan pasca pemilihan Presiden, ungkap Pangdam, TNI akan memback up Polri. Setidaknya sebanyak Satu Setingkat Kompi untuk membantu Polda, Satu Satuan Setingkat Pleton untuk membantu setiap Polres. Selain itu sedikitnya ada 5 ribu prajurit yang disiapkan sebagai cadangan. Adapun daerah yang menjadi prirotas pengamanan adalah daerah perbatasan dan pegunungan. Seperti daerah, Kota Jayapura, Jayawijaya, Paniai, Lanny Jaya, Intan Jaya, Nduga, Tolikara, Puncak Jaya dan Puncak.
Sementara itu, untuk menjaga situasi keamanan agar tetap aman dan damai jelang Pilpres, TNI bekerja sama dengan Polri juga telah melakukan cipta kondisi. Melalui pendekatan keagamaan, seperti pembangunan rumah ibadah, melakukan kegiatan bakti sosial, pembinaan Pramuka, kegiatan olahraga. “untuk cipta kondisi ini kita dapat bantuan dari pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur,” jelasnya. Adapun tujuannya, agar prajurit bisa berkomunikasi dengan masyarakat, untuk menjalin kebersamaan. Pengamanan suatu wilayah semua kompone harus bertanggung jawab. Diharapkan tidak ada benturan saat Pilpres seperti pada saat pileg lalu. “Itu karena kita semua bekerja mengedepankan cipta kondisi dalam rangka pencegahan,” tukasnya.
Lebih jauh kata Pangdam, permasalahan Pemilu di Papua garis besarnya adalah pertama, persoalan pendistribusian logistik apabila terlambat akan menimbulkan masalah. Oleh sebab itu Kodam Cenderawasih akan membantu pendistribusian logistik ke daerah daerah yang sulit dan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat terbang.kedua, penyelenggara Pemilu yang abaikan aturan atau tidak netral. “Disini saya mau tegaskan berulangkali bahwa, TNI akan bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon,” tegasnya. Meski diketahui, salah satu calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subiyanto merupakan mantan Jenderal TNI.
Pangdam berharap, seluruh pihak bersinergis untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilpres secara profesional dan proporsional. Baik di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/kota. “Para bupati walikota harus turut serta bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban warganya,”pungkasnya.
Bagikan artikel ini



