NABIRE - Dinas Pertanian Kabupaten Nabire mendorong petani mengoptimalkan lahan persawahan melalui program Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS), seiring berfungsinya jaringan irigasi di Daerah Irigasi Kali Bumi. Dari potensi pengairan mencapai 6.400 hektar, jaringan irigasi yang didukung sarana dan prasarana saat ini baru mampu menjangkau sekitar 375 hektar lahan persawahan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan program PM-AAS yang telah dicanangkan melalui Gerakan Tanam pada 21 September 2026. Hal itu disampaikan Yasor di Aula Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Senin (12/10/2026).

Ia berharap berfungsinya jaringan irigasi Kalibumi dapat mendorong petani segera mempersiapkan lahan dan melaksanakan kegiatan penanaman untuk mendukung peningkatan produksi padi di Kabupaten Nabire.

“Air menjadi salah satu faktor keberhasilan program ini. Dengan jaringan irigasi yang sudah berjalan, diharapkan para petani dapat melaksanakan pengolahan lahan dan persiapan penanaman PM-AAS tahun 2026,” ujarnya.

Menurut Yasor, Daerah Irigasi Kalibumi memiliki potensi untuk mengairi lahan persawahan hingga 6.400 hektar. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, terutama jaringan irigasi sekunder dan tersier, membuat jangkauan pengairan saat ini baru sekitar 375 hektar.

Dengan optimalisasi lahan tersebut, produktivitas pertanian diharapkan meningkat. Yasor menjelaskan, rata-rata produksi padi di Kabupaten Nabire berkisar 2,5 hingga 3 ton per hektare dalam satu musim tanam. Dengan demikian, apabila 375 hektare lahan dapat ditanami secara optimal, potensi produksi mencapai sekitar 937,5 hingga 1.125 ton gabah dalam satu musim tanam.

Saat ini, pola tanam yang diterapkan petani masih berada pada Indeks Pertanaman (IP) 200, yakni dua kali musim tanam dalam setahun. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan produksi apabila ketersediaan air dan kesiapan lahan dapat terjaga.

Selain mendorong peningkatan produksi padi, Dinas Pertanian Kabupaten Nabire juga memfasilitasi pendataan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Yasor mengatakan proses penginputan data telah dimulai sejak 6 Oktober 2026 dan dijadwalkan berakhir pada Senin (12/10/2026). Pendataan tersebut mencakup kebutuhan pupuk bersubsidi untuk musim tanam ketiga (MT3) tahun 2026, serta musim tanam pertama, kedua, dan ketiga pada 2027.

Ia menjelaskan, salah satu persyaratan penting bagi petani untuk memperoleh akses pupuk bersubsidi adalah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Yasor menyebutkan, jumlah petani yang tercatat dalam Simluhtan di Kabupaten Nabire mencapai lebih dari 1.500 orang. Selain pupuk bersubsidi, pendataan tersebut juga menjadi salah satu dasar untuk mengakses berbagai program bantuan pemerintah, seperti alat dan mesin pertanian, bibit, benih serta sarana produksi pertanian lainnya.

Kebutuhan pupuk setiap petani, lanjutnya, disesuaikan dengan luas lahan yang dikelola. Untuk pupuk bersubsidi, alokasi pelayanan dibatasi maksimal dua hektar per petani. Sementara itu, kebutuhan pupuk untuk lahan di atas batas tersebut harus dipenuhi menggunakan pupuk nonsubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenis pupuk yang dibutuhkan petani antara lain urea, NPK dan pupuk organik. Besarnya kebutuhan akan disesuaikan dengan luas lahan serta kebutuhan masing-masing komoditas dan pola tanam.

Dalam kesempatan tersebut, Yasor juga menyoroti peluang penyerapan hasil pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, ketersediaan hasil pertanian di tingkat lokal sebenarnya ada. Namun, mekanisme pengadaan bahan pangan oleh sejumlah dapur SPPG dinilai masih lebih banyak mengandalkan pemasok yang mendatangkan bahan pangan dari luar daerah.

Padahal, keterlibatan kelompok tani lokal berpotensi membuka pasar yang lebih luas bagi petani, termasuk petani Orang Asli Papua (OAP), sekaligus memperkuat perputaran ekonomi masyarakat setempat.

“Ke depan, kita harapkan penyerapan bahan pangan untuk kebutuhan SPPG bisa dilakukan dari kelompok tani masyarakat lokal,” katanya.

Ia mengakui, hingga saat ini belum ada koordinasi atau kerja sama yang terbangun secara langsung antara pihak SPPG dan Dinas Pertanian Kabupaten Nabire terkait penyerapan hasil pertanian lokal tersebut.

Menurut Yasor, ketersediaan pasokan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu didukung mekanisme yang memungkinkan hasil produksi petani lokal masuk ke dalam rantai pasok.

Karena itu, keterlibatan kelompok tani dan penguatan koordinasi antarlembaga menjadi penting agar kebutuhan pangan program pemerintah tidak hanya dipenuhi melalui pemasok dari luar daerah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani di Kabupaten Nabire.

Optimalisasi jaringan irigasi, kemudahan akses pupuk bersubsidi serta terbukanya pasar bagi hasil pertanian lokal diharapkan dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di Nabire. (amd)