Jayapura,- Gubernur Papua Lukas Enembe, meminta agar inspektorat dapat merancang program kerja pengawasan yang memberikan masukan kepada gubernur, bupati dan walikota tentang capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , pada masih – masing daerah. “Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU), kebijakan dan Capaian Indikator, harus dapat dinilai keberhasilan dan kegagalan untuk memberikan masukan kepada kepala daerah,”kata Gubernur dalam sambutan tertulisnya dibacakan Sekda Papua drh Constant Karma pada Pembukaan Pra Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Pra RAKORWASDA) Inspektorat Provinsi Papua tahun 2013 di Hotel Aston – Jayapura.Pada kesempatan itu, gubernur juga menekankan bahwa inspektorat harus dapat membaca dan memetakan apa yang menjadi cita-cita dan harapan serta visi dan misi gubernur dan wakil gubernu Papua, sehingga dapat merancang program kegiatan pengawasan yang mengawal keberhasilan visi dan misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.Dimana misi pasangan gubernur saat ini adalah mewujudkan suasana aman, tenteram dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI.Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sertaa penguatan otonomi khusus.Mewujudkan SDM Papua yang sehat, berprestasi dan berakhlak mulia serta pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi local.Percepatan konektivitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara kawasan dan antar daerah, dengan mengedepankan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan.Rancangan RPJMDLebih jauh dijelaskannya dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, telah disusun rancangan RPJMD Provinsi Papua periode tahun 2013 – 2018 dengan focus pembangunan yakni tahun pertama, meletakkan dasar (agenda Papua bangkit, mandiri dan sejahtera), konsolidasi secara internal dan eksternal, membangun rekonsiliasi, identifikasi masalah rekonstruksi Otsus, menata perencanaan sector strategis.Kemudian untuk tahun kedua, percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan kampung, termasuk perumahan rakyat dan penyediaan berbagai perangkat dasar pendorong tumbuhnya perekonomian daerah.Untuk tahun ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian berbasis masyarakat adat dan pencanangan Papua investment year 2016.Di tahun keempat, memantapkan agenda Papua mandiri dengan tumbuhnya indeks kemandirian fiscal daerah, meningkatnya ketahanan pangan local, pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) non tambang, serta menurunnya kesenjangan antara daerah.Kemudian di tahun kelima, memastikan pencapaian peningkatan standar kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat, skema jaminan kesejahteraan dan memantapkan Papua menjadi kekuatan baru ekonomi kawasan timur Indonesia dan pasifik yang berkelanjutan.Untuk itu dirinya meminta agar inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Harus dapat menilai keberhasilan dan kegagalan kelima tujuan tersebut.“Selama ini ada yang berpendapat bahwa Otsus Papua gagal. Seharusnya  inspektorat dapat menjawab kebenaran isu tersebut berdasarkan hasi evaluasi fakta dilapangan dan memberikan jawaban kepada gubernur, bupati dan walikota sebagai pemimpin daerah. Apakah pendapat tersebut benar atau salah,”pungkasnya.