NABIRE – Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Nabire, Selasa (29/6/21) siang kemarin, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Nabire. Kedatangan perwakilan dari PPD dan PPS menyampaikan aduannya karena honor bulan Januari 2021 hingga saat ini belum dibayarkan oleh KPU Nabire. Sebelum ke Kantor DPRD Nabire, sejumlah orang dengan mengatasnamakan Tim Pemerhati Penyelenggara Pemilu PPD, PPS se-Kabupaten Nabire, juga sempat mendatangi Kantor KPU Nabire. Mereka sempat memasang spanduk di pagar Kantor KPU Nabire yang bertuliskan “Tim Pemerhati Penyelenggara Pemilu PPD, PPS se-Kabupaten Nabire, Kami siap menyukseskan PSU Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2021, tapi tolong selesaikan hak kami bulan Januari 2021.”

Tidak hanya hari ini saja. Aksi mempertanyakan soal honor ini telah dilakukan beberapa kali baik oleh perwakilan PPD maupun PPS ke Kantor KPU Nabire. Hanya saja, hingga saat ini belum ada informasi pasti kapan honor bulan Januari 2021 PPD dan PPS ini akan dibayarkan.

Pantuan media ini di Kantor DPRD Nabire, perwakilan PPD dan PPS diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Nabire, H. Muh. Iskandar, ST didampingi seorang anggota DPRD Nabire, Simon Tiranda. 

Perwakilan dari PPD, yakni dari PPD Nabire, Ronald Komboy, menyampaikan, honor PPD dan PPS atas tugas yang telah dilaksanakan pada Pilkada Nabire yang lalu, yakni honor untuk bulan Januari 2021, hingga saat ini belum dibayarkan oleh KPU Nabire. Kata dia, pihaknya sudah beberapa kali mediasi dengan KPU Nabire dari dua bulan lalu. Hanya saja, hingga tahapan PSU telah berjalan hingga sampai pada perekrutan KPPS dan juga telah ditetapkannya DPT, belum dibayarkan juga.

“Kami dating ke Kantor DPRD sebagai wakil kami, dengan harapan bisa bantu kami sampaikan aspirasi kami ke KPU agar hak kami bisa dibayarkan sesegera mungkin. Kami takutkan sampai selesai PSU, honor kami tidak dibayarkan,” ujarnya.

Lanjut Komboy, ada sejumlah hal yang menjadi tuntutan. Jika honor PPD dan PPS tidak dibayarkan, kata dia, pihaknya akan melaporkan persoalan ini ke pihak kepolisian sesuai dan SK yang ada. Pihaknya juga mengancam akan memboikot tahapan perekrutan KPPS. Selain itu, pihaknya juga menuntut agar honor bulan Juli dan Agustus dibayarkan sekaligus pada bulan Juli ini.

“Kami hadir 15 distrik, perwakilan yang hadir di sini. Kalau honor tidak dibayarkan, kompensasinya apa untuk kami ? Kami tidak mau PSU tidak berjalan, tapi KPU harus memastikan. Jika tidak ada uang di KPU kompensasinya apa buat kami ?” tambahnya.

Hal senada juga sempat disampaikan perwakilan PPS, Yusak Jitmau, mantan PPS Siriwini. Kata dia kepada pihak DPRD Nabire, pada Pilkada lalu, honor harusnya dibayar pada bulan Januari, namun tertunda hingga saat ini belum juga ada kejelasan. Pihaknya juga sudah berulang kali menyampaikan hal ini ke KPU Nabire, namun belum ada jawaban soal kepastian pembayaran honor itu.

“Kami ke Kantor DPRD Nabire supaya bisa difasilitasi. Kewajiban sudah kami laksanakan, hak kami belum dibayar. Sebelum tanggal 28 Juli semua hak kami harap sudah diselesaikan,” tuturnya.

Pada kesempatan itu ada juga dari mereka yang menyampaikan keluhan soal dana operasional PPS saat menjalankan tugas pada Pilkada Nabire yang lalu. Pengakuan salah seorang PPS, dirinya sampai harus merogoh dari kantong sendiri untuk tiba di TPS dan menjemput hasil dari TPS.

Menjawab aspirasi perwakilan PPD dan PPS, Waket II DPRD Nabire, H. Muh. Iskandar, ST, mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan memberikan penghargaan terhadap PPD dan PPS yang telah bekerja kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Pilkada Nabire. Dan saat ini dilanjutkan dengan pealksanaan PSU.

Terkait dengan aspirasi soal belum dibayarkannya honor bulan Januari 2021 untuk PPD dan PPS, Waket II DPRD Nabire ini meminta data SK untuk PPD dan PPS sebagai dasar menindaklanjuti masalah ini.

Tindak lanjut dari penyampaian aspirasi ini, kata Iskandar, dalam waktu cepat akan menggelar pertemuan dengan anggota DPRD Nabire lainnya. Untuk selanjutnya akan mempertanyakan hal ini ke KPU Nabire. Jika nantinya KPU Nabire menyatakan tidak ada uang untuk membayar honor, kita akan cari tahu bagaimana dengan pemerintah daerah sendiri mensikapi persoalan ini.

“Kita akan tindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh perwakilan PPD dan PPS ini. Saya berharap untuk bersabar dan tetap laksanakan tugas sebaik mungkin untuk menggelar PSU. Soal tuntuan tadi akan kita tindaklanjuti dan selanjutnya akan melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencarikan solusinya agar honor itu bisa dibayarkan. Kerena itu hak saudara-saudara sekalian. Yang penting sekarang mari kita bekerja dengan baik untuk mensukseskan PSU Nabire,” ujarnya.

Seusai penjelasan, perwakilan dari PPD dan PPS menyerahkan aspirasi tertulisnya kepada Wakil Ketua II DPRD Nabire. Selanjutnya massa dengan tertib meninggalkan Kantor DPRD Nabire.

Selama jalannya aksi penyampaian aspirasi, berjalan dengan aman dan lancar. Sejumlah personil kepolisian turut hadir mengamankan jalannya aksi di kantor DPRD itu. (ros)