NABIRE - Anggota Komisi B DPRK Nabire, Hendra Cipta MS, menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan agenda ‘Konsultasi Publik’ yang digelar pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Konsultasi Publik RKPD 2027 di Aula Bapperida Kabupaten Nabire, Selasa (24/02/2026). Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kunci agar proses pembangunan berjalan sesuai koridor yang tepat.

Hendra menekankan, forum seperti ini seharusnya menjadi jembatan bagi masyarakat dari berbagai distrik dan desa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia berharap perwakilan warga hadir untuk menyuarakan kendala yang dihadapi di wilayah masing-masing. Baginya, pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mendengarkan setiap keluhan yang muncul dari arus bawah.

Lanjutnya, politisi ini memandang bahwa konsultasi publik merupakan ruang terbuka yang disediakan negara untuk mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai sudah sewajarnya pemerintah membuka diri terhadap kritik dan masukan demi perbaikan kebijakan. Momentun ini dianggap sebagai waktu yang paling tepat bagi warga untuk meluangkan aspirasi mereka agar dapat didengar oleh para pengambil kebijakan.

Mengenai arah kebijakan ke depan, Hendra berpendapat bahwa orientasi pembangunan daerah harus mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan. Ia menginginkan agar tidak ada ketimpangan wilayah dalam distribusi program kerja. "Pembangunan harus merata, artinya dari wilayah timur hingga barat semuanya harus merasakan dampak yang sama," ujarnya di sela-sela kegiatan tersebut.

Terkait fungsi pengawasan, Hendra menegaskan pihak legislatif akan terus mengawal setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. DPRK berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pemerintah, selama program tersebut ditujukan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Nabire. Ia memastikan setiap anggaran yang dikucurkan harus memberikan manfaat nyata bagi publik.

Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk proaktif dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Dengan sinergi antara transparansi pemerintah, keterlibatan aktif masyarakat dan pengawasan ketat dari dewan, diharapkan pembangunan di Kabupaten Nabire dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendasar.(amd)