NABIRE - Hearing Kelompok III DPRD Kabupaten Nabire yang terdiri dari Hj. Katherin Maruanaya sebagai Ketua Kelompok, H. Moh. Iskandar, SP, Klemens Danomira, S.Sos., Rohedi M. Cahya, dan Karel Tabuni sebagai anggota Hearing Kelompok III DPRD Nabire, Rabu (6/4/22) pukul 10.00 WIT melaksanakan hearing atau dengar pendapat dengan warga masyarakat korban kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Merdeka Nabire. 

Ketua Kelompok III Hearing DPRD Nabire, Hj. Katherin Maruanaya kepada wartawan usai meninjau lokasi pasca peristiwa kebakaran yang menimpa sejumlah warga masyarakat Nabire mengatakan, tujuan kedatangan DPRD Nabire meninjau sekaligus melakukan hearing dengan warga korban kebakaran. Tujuannya, untuk melihat secara langsung dan mendapat informasi yang aktual dan riil terkait dengan kondisi warga korban kebakaran saat ini. 

Kata dirinya, kedatangan Kelompok III Hearing DPRD Kabupaten Nabire ini juga sebagai wujud kepedulian terhadap warga masyarakat korban kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Dengan harapan, kedatangan DPRD Nabire ini minimal bisa sedikit mengurangi rasa kesedihan dan beban pikiran yang saat ini dirasakan masyarakat korban kebakaran. 

Anggota DPRD Kabupaten Nabire yang juga masuk dalam Kelompok Hearing, Rohedi M. Cahya mengatakan, selaku manusia sudah sepatutnya hidup saling membantu, apalagi sebagai wakil rakyat. Di samping melihat secara dekat, Hearing Kelompok III DPRD Nabire juga, memberikan sedikit bantuan kepada para korban. Dengan harapan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, walaupun jumlahnya tidak seberapa. 

“Kami di DPRD tidak ada bantuan sosial, tetapi ini merupakan inisiatif dari teman-teman anggota. Kami juga menemukan ada rumah yang berdekatan dan terbakar dengan cepat, api menjalar cukup cepat dan akhirnya membakar sejumlah rumah yang berada di lokasi, dan jumlahnya tidak sedikit, bahkan kerugiannya mencapai milyaran rupiah,” ungkap Rohedi.

Kata Rohedi, banyak hal yang dibicarakan dengan para korban, termasuk perhatian pemerintah terhadap pembentukan sebuah OPD yang bisa menangani secara khusus terkait dengan peristiwa Kebakaran di Kabupaten Nabire. Dan juga, penambahan armada kendaraan pemadam kebakaran di Kabupaten Nabire, ini menjadi prioritas utama DPRD Nabire, dan DPRD akan berusaha di tahun ini juga, minimal sudah harus ada OPD yang dibentuk oleh pemerintah dan diberikan tanggung jawab untuk mengatasi hal ini. 

Salah satu korban kebakaran, Budi, kepada wartawan mengatakan, peristiwa kebakaran yang terjadi di Nabire sudah yang kesekian kali terjadi, dan sudah diusulkan bertahun-tahun untuk pemerintah, agar bisa melihat hal ini sebagai program prioritas, dalam arti Petugas Pemadam Kebakaran di Nabire sampai saat ini tidak ada. 

“Kalau terjadi kebakaran di Nabire, setiap peristiwa kebakaran yang saya lihat dan juga saya rasakan sendiri saat ini, penanganannya cukup lambat, rata-rata sudah terbakar banyak baru ada bantuan pemadam yang datang, itupun bukan institusi langsung yang menangani kebakaran, tapi bantuan armada dari Polres Nabire yang sebenarnya bukan tugas utama Polres Nabire. Kami salut dengan Polres Nabire, ini yang perlu Pemerintah perhatikan kedepan,” ujarnya. 

Menurutnya, teknis pemadaman api dalam sebuah peristiwa kebakaran juga harus mendapat pelatihan khusus juga, karena selama ini teknisnya masih ada yang menurut dirinya masih salah. Sehingga, dirinya berharap di era Pemerintahan yang baru ini, Petugas Pemadam Kebakan atau Damkar Nabire bisa cepat terbentuk. Apalagi, kalau di dorong oleh DPRD Nabire, dirinya yakin pasti akan lebih cepat di tanggapi oleh Pemerintah daerah. Serta, Pemerintah juga bisa membantu para warga korban kebakaran. (cad)