NABIRE – KPU Kabupaten Nabire menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyerahan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilihan Terakhir Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire 2020, Sabtu (17/4/21) lalu. Rakor dipimpin Komisioner KPU Nabire, Joni Kambu, SH, didamping Rahman Syaiful, S.Pd, Daniel Denny Merin, A.Md.Kep, Nelius Agapa, ST. Turut hadir, Ketua Bawaslu Nabire, Adriana Sahempa, S.PAK, didampingi angggotanya, Yulianus Nokuwo, S.Sos, serta perwakilan dari ketiga pasangan calon. Di penghujung pertemuan, sempat hadir pula Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.

Dijelaskan Komisioner KPU Nabire, Rahman Syaiful, KPU RI tertanggal 14 April 2021 telah mengirimkan data hasil sinkronisasi DP4 tahun 2020 dengan DPT tahun 2019 untuk A-KWK dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020.

Surat KPU RI bernomor 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021, dalam rangka melaksanakan Putusan MK untuk melakukan PSU, menyampaikan sejumlah point. Diantarany, KPU RI telah melakukan sinkronisasi antara DP4 tahun 2020 dengan DPT tahun 2019 sejumlah 117.401 pemilih untuk digunakan sebagai A-KWK dalam penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020.

Dalam surat itu, KPU RI juga meminta agar KPU Provinsi Papua menyampaikan data hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten Nabire untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan A-KWK. Selain itu, KPU Provinsi Papua juga diminta untuk melakukan monitoring dan supervisi selama kegiatan berlangsung dan melaporkan kembali ke KPU RI.

“Data ini yang akan kita gunakan sebagai bahan pencocokan dan penelitian (Coklit). Dan pada pelaksanaan Coklit nantinya, PPDP nanti setiap satu orang bertugas pada satu TPS,” ujar Rahman Syaiful.

Tanggapan dari perwakilan salah satu pasangan calon, meminta agar KPU Nabire memberikan data tertulis jika yang disampaikan adalah berkaitan dengan angka-angka. Selain itu juga ditegaskan, di Kabupaten Nabire diputuskan oleh MK untuk dilakukan PSU. Dan PSU yang dilakukan ini terjadi karena salah satunya persoalan DPT. Berkaitan dengan hal ini, pihaknya berharap semua pihak berjalan berdasar aturan. Dan dirinya juga meminta agar KPU Nabire jangan mau untuk diintervensi. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Nabire, Adriana Sahempa, mengatakan, data sebanyak 117.401 pemilih ini yang nantikan akan dilakukan Coklit oleh petugas PPDP. Dirinya berharap agar PPDP saat melakukan Coklit nantinya bisa keluar data yang lama. Misalnya saat Coklit nanti akan mengeluarkan data org yang sudah meninggal dunia, juga data-data lain yang sudah tidak sesuai.

Data yang dihimpun media ini bersumber dari surat KPU RI, jumlah data hasil sinkronisasi sebanyak 117.401 pemilih ini tersebar dalam 15 distrik di Kabupaten Nabire. Dengan rincian, Distrik Dipa sebanyak 1.067 pemilih, Distrik Maikin sebanyak 4.999 pemilih, Distrik Menou sebanyak 1.004 pemilih, Distrik Moora sebanyak 1.120 pemilih, Distrik Nabire sebanyak 68.520 pemilih, Distrik Nabire Barat sebanyak 10.639 pemilih, Distrik Napan sebanyak 927 pemilih, Distrik Siriwo sebanyak 2.058 pemilih, Distrik Teluk Kimi sebanyak 10.944 pemilih, Distrik Teluk Umar sebanyak 702 pemilih, Distrik Uwapa sebanyak 2.889 pemilih, Distrik Wanggar sebanyak 6.756 pemilih, Distrik Wapoga sebanyak 788 pemilih, Distrik Yaro sebanyak 3.218 pemilih, Distrik Yaur sebanyak 1.770 pemilih.

Menunggu Anggaran PSU

KPU Kabupaten Nabire hingga saat ini juga masih menunggu realisasi pencairan dana dari Pemkab Nabire untuk membiayai tahapan PSU Pilkada Nabire. Sama halnya dengan Bawaslu Nabire, KPU Nabire pun berharap agar Pemkab Nabire bisa segera merealisasikan anggara PSU Pilkada Nabire. 

Terkait soal anggaran PSU Pilkada Nabire, saat zoom meeting dengan KPU RI beberapa hari lalu, KPU Nabire juga ditanya soal kesiapan anggaran. Saat itu KPU RI memerintahkan kepada KPU Nabire untuk segera menanyakan terkait hal ini kepada Pemkab Nabire. (ros)