NABIRE – Halo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, bagaimana sikap pimpinan dan anggota dewan menanggapi masalah munculnya nama-nama sekolah dan Puskesmas siluman dalam pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dogiyai formasi tahun 2018? Persoalan ramai dipersoalkan masyarakat baik itu di dalam kelompok maupun lewat media sosial (Medsos), bahkan sampai masyarakat melakukan aksi demo.

Tetapi, DPRD Dogiyai terkesan diam.

Masyarakat menilai, DPRD Kabupaten Dogiyai tuli dan bisu sehingga tidak mampu berbuat apa-apa sekalipun masalahnya di depan mata dan merupakan pembohongan publik yang dilakukan Bupati Yakubus Dumupa bersama BKD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai.

Agak ironis sikap DPRD Dogiyai yang tutup mata dengan persoalan pembohongan pemerintah ini.

Karena, DPRD Kabupaten Dogiyai tidak melakukan penelusuran terhadap nama-nama sekolah dan Puskesmas siluman.

Beda dengan DPRD Nabire yang segera membentuk Pansus untuk menelusuri protes masyarakat atas pengumuman CPNS di Kabupaten Nabire.

Ironis karena, materi yang ditelusuri DPRD Dogiyai tidak serepot kerja keras DPRD Nabire untuk membuktikan kebenaran.

Bagi DPRD Dogiyai tidak repot karena, nama-nama sekolah dan Puskesmas siluman bisa dibuktikan di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda yang merencanakan program dan BKD yang menghitung kuota dan mencatat honorer daerah.

Karena, anggota DPRD di kabupaten ini, semuanya anak asli daerah.

Beda dengan peran dan tugas DPRD Nabire menangani protes masyarakat, tidaklah ringan karena untuk menelusuri kelulusan CPNS yang dikeluarkan oleh Panselnas BKN pusat dengan nama-nama CPNS yang diumumkan di daerah, Nabire ini tidaklah mudah.

Terlepas dari perbedaan beban materi persoalan, memang semangat anggota DPRD Kabupaten Dogiyai periode 2019-2024 patut dipertanyakan masyarakat.

Karena, untuk minta dan tuntut segera dilantik, bisa ribut kiri kanan, bahkan sampai pernah demo.

Tetapi setelah dilantik, diam bagaikan terbenam di lumpur Epedida dan Danau Makamo di pinggir gedung parlemen Dogiyai.

Karena, tidak ada suara untuk membela kepentingan rakyat yang diwakili.

Secara kelakar, mantan Ketua (PAW) DPRD Kabupaten Dogiyai, Yeheskiel Anou usai beberapa hari pelantikan anggota DPRD Dogiyai menuturkan, ingin melihat kinerja anggota DPRD Dogiyai periode 2019-2024, apakah semangatnya seperti semangat sebelum dilantik yang menuntut banyak untuk percepat pelantikan ataukah menuntut hanya mau duduk sebagai anggota dewan dan diam.

Salah satu anggota DPRD Dogiyai mengakui Bupati Dogiyai ‘sudah pegang’ pimpinan dan beberapa orang yang vokal membelah kepentingan rakyat, sehingga untuk memperjuangkan kepentingan rakyat cukup berat.

Karena, kondisi DPRD demikian, agak sulit untuk mengkritisi pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, anggota legislator ini menilai ada perpecahan kubu di lingkaran anggota dewan di Dogiyai antara kubu pendukung pemerintah dan kubu yang membela kepentingan rakyat.(ans)