NABIRE - Secara bertahap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah telah meluncurkan bantuan dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ke semua satuan jenjang pendidikan berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah yang dimulai dari jenjang SMA dan SMK, kini untuk jenjang SMP/MTs yang ada di 8 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Sehingga dengan adanya bantuan dana BOSDA dari Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kabudayaan, maka semua satuan jenjang pendidikan negeri maupun swasta diminta untuk tidak lagi melakukan pungutan biaya, karena dana BOSDA hadir dengan tujuan agar pendidikan itu didapatkan secara gratis.

Namun faktanya di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Nabire masih saja melakukan pungutan di awal tahun pelajaran, sehingga sempat menjadi isu pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat, dengan demikian pemerintah diharapkan harus tegas mengambil keputusan soal pendidikan gratis di semua satuan jenjang pendidikan.

Demikian dikatakan salah seorang guru yang enggan namanya dikorankan kepada Papuapos Nabire, dua hari lalu seraya menambahkan, dulu ada pembicaraan bahwa, sekolah negeri lebih diutamakan dapat perhatian, sementara sekolah swasta dianaktirikan, sementara sekarang sekolah negeri ditekan untuk tidak melakukan pungutan bagi anak.

Sementara diketahui bersama bahwa kehadiran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)reguler maupun dana BOSDA di semua satuan jenjang pendidikan itu sama yang dihitung dan diberikan berdasarkan jumlah murid atau siswa/siswi di masing-masing sekolah penerima bantuan dua sumber dana tersebut.

Untuk itu, diharapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire agar hadir dan memberikan sosialisasi kepada semua satuan jenjang pendidikan soal pendidikan gratis, agar tujuan pemerintah menghadirkan dua sumber dana ini jelas untuk pendidikan gratis bagi semua masyarakat dan juga orang tua murid, jelas sumber tersebut. (des)