NABIRE - Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley turun langsung meninjau kondisi masyarakat di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Jumat (17/4/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan situasi warga di tengah mencuatnya dugaan korban sipil dalam rangkaian peristiwa keamanan di wilayah tersebut.

Usai kunjungan, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mendatangi warga terdampak sekaligus melakukan pendataan awal terhadap korban di sejumlah lokasi.

“Dari hasil sementara, terdapat sekitar 12 orang meninggal dunia, lima orang masih menjalani perawatan, satu korban telah dievakuasi ke Jayapura, satu lainnya direncanakan dirujuk ke Nabire, dan tiga korban masih berada di Mulia untuk penanganan lanjutan,” ujar Nawipa kepada wartawan di Bandara Nabire.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan, serta memastikan para korban mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Selain penanganan medis, pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada anak-anak yang terdampak konflik. Salah satunya adalah seorang anak berusia sekitar empat tahun yang kehilangan kedua orang tuanya dalam peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Selasa (13/4/2026).

“Pemerintah akan memberikan perhatian, termasuk dukungan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak agar mereka tetap memiliki masa depan,” katanya.

Lebih lanjut, Nawipa menyebut pihaknya telah membuka ruang komunikasi dengan masyarakat setempat guna memetakan kondisi secara menyeluruh. Proses pendataan korban masih terus berlangsung karena sejumlah wilayah masih dalam tahap verifikasi.

Di lapangan, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Puncak Jaya telah berada di lokasi untuk membantu proses evakuasi dan penanganan medis. Sementara itu, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan logistik serta tenda darurat bagi warga terdampak.

Terkait situasi keamanan, Gubernur menekankan pentingnya pendekatan humanis dan dialog dalam penyelesaian konflik. Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari langkah penanganan yang tepat.

“Dalam situasi konflik bersenjata, masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak, tidak boleh menjadi korban. Jika ada pihak yang berkonflik, seharusnya tidak melibatkan warga biasa,” tegasnya.

Ia menambahkan, penyelesaian konflik harus mengedepankan jalur komunikasi dan pendekatan kemanusiaan. “Dialog jauh lebih penting dibandingkan kekerasan, karena pada akhirnya masyarakat yang paling terdampak,” ujarnya.

Sementara itu, informasi terkait operasi keamanan di wilayah Pogoma serta dugaan penggunaan kekuatan bersenjata di sekitar Kampung Guamo masih dalam tahap verifikasi oleh pemerintah daerah. (Agustinus)