TIMIKA – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Tanah Papua membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Penegasan itu disampaikan saat membuka Dialog Strategis Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua di Timika, Kamis (30/7/2026).

Dalam sambutannya, Meki Nawipa mengatakan bahwa momentum dialog strategis tersebut menjadi bagian penting dalam menyatukan arah pembangunan Papua di era Otonomi Khusus (Otsus) jilid II. Menurutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang diperkuat melalui Rencana Induk Papua (RIPPP) 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, merupakan fondasi menuju perubahan Papua dalam dua dekade mendatang.

"Harapan besar masyarakat Papua kini telah memiliki arah yang jelas melalui Rencana Induk Papua dan RAPPP yang memuat 19 program prioritas untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, selaras dengan RPJMN 2025–2029 serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka," ujar Meki.

Ia menegaskan, Papua memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Papua dinilai mampu menopang program hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga menjaga keseimbangan iklim dunia.


Kesepakatan Timika Jadi Agenda Bersama


Dalam kesempatan tersebut, Meki juga mengingatkan hasil pertemuan enam gubernur se-Tanah Papua yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua pada 11 Mei 2026 di Timika. Pertemuan itu menghasilkan 12 Poin Kesepakatan Timika yang telah disampaikan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia.

Salah satu poin utama adalah komitmen penuh mendukung Asta Cita Presiden, sekaligus mendorong kelanjutan berbagai Program Strategis Nasional seperti pembangunan Jalan Trans Papua, program BBM Satu Harga, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, kawasan industri di Bintuni, Fakfak, Timika, Nabire, Biak, hingga Merauke.

Selain itu, para gubernur juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di empat Daerah Otonom Baru (DOB), penguatan tata kelola Dana Otsus melalui pembentukan task force di setiap provinsi, revisi Undang-Undang Otsus, serta peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur.

Tak hanya itu, Asosiasi Gubernur juga berkomitmen menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga melalui payung hukum nasional, memperkuat kelembagaan asosiasi gubernur, meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, DPRP, DPRK, MRP, serta lembaga adat.


Fokus pada Pendidikan dan Kesejahteraan Orang Asli Papua


Meki Nawipa menjelaskan, sejumlah program unggulan juga menjadi perhatian bersama enam gubernur Papua. Program tersebut meliputi pendataan sosial ekonomi Orang Asli Papua (OAP), penerapan Sekolah Sepanjang Hari, pemberian beasiswa pendidikan bagi OAP, jaminan kesehatan, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat adat yang rentan.

Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Papua juga harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat di enam provinsi Papua melalui filosofi "Satu untuk Enam, Enam untuk Satu."

"Keberhasilan pembangunan Papua harus dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, bukan hanya daerah penghasil. Semangat kebersamaan ini menjadi komitmen bersama enam gubernur di Tanah Papua," tegasnya.


Koordinasi Jadi Kunci Percepatan Pembangunan


Gubernur Papua Tengah menilai pembangunan Papua tidak dapat dilakukan secara sektoral. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, DPRP, DPRK, Majelis Rakyat Papua, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, BUMN hingga mitra pembangunan internasional.

Menurutnya, tanpa koordinasi yang terintegrasi, berbagai program pembangunan berpotensi berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Papua.

"Papua memiliki arti strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari daerah yang sudah maju, tetapi juga dari kemampuan negara mengurangi ketimpangan, memperluas akses layanan dasar, meningkatkan konektivitas, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terluar, dan perbatasan," katanya.

Di akhir sambutannya, Meki Nawipa berharap dialog strategis tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang menjadi pedoman percepatan pembangunan Papua.

"Kami berharap rekomendasi dari dialog ini menjadi pijakan bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang dimulai dari terbitnya matahari di Timur Indonesia, yakni melalui pemerataan pembangunan di Tanah Papua," pungkasnya. (ppn)