NABIRE – Menjelang penutupan tahun anggaran 2026, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak lengah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Disiplin kerja harus diperkuat, penyerapan anggaran dipercepat, dan seluruh program pembangunan dituntaskan dengan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Meki Nawipa melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., saat memimpin apel gabungan ASN di Nabire, Selasa (17/11/2026).

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa penghujung tahun bukan sekadar momentum menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga menjadi waktu penting untuk memastikan seluruh program tahun berjalan terlaksana sesuai target. Pada saat bersamaan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus mulai mempersiapkan perencanaan pembangunan tahun anggaran 2027.

Ada lima hal utama yang menjadi perhatian Gubernur, yakni disiplin ASN, profesionalisme kerja, percepatan penyerapan anggaran, ketertiban administrasi, serta pematangan perencanaan program tahun 2027.

Disiplin ASN Tidak Sekadar Absensi

Penekanan pertama menyangkut kedisiplinan aparatur. Gubernur mengingatkan bahwa disiplin merupakan fondasi utama dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

ASN diminta tidak datang terlambat, meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang jelas, maupun mengabaikan kewajiban kedinasan. Para kepala perangkat daerah juga diminta memberikan teladan dan memastikan budaya disiplin diterapkan secara konsisten di lingkungan kerja masing-masing.

Menurut Gubernur, kehadiran ASN di kantor harus sejalan dengan tanggung jawab dan hasil pekerjaan. Sebab, pelayanan pemerintahan tidak cukup diukur dari kehadiran melalui absensi, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.

Penekanan kedua adalah peningkatan profesionalisme dan kerja sama tim. Seluruh ASN diminta bekerja secara terukur, bertanggung jawab, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf.

Gubernur mengingatkan agar tidak ada lagi sikap saling melempar tanggung jawab ketika menghadapi persoalan pekerjaan. Setiap aparatur harus memahami tugas dan fungsinya sehingga seluruh perangkat daerah dapat bergerak sebagai satu kesatuan.

Penyerapan Anggaran Harus Berkualitas

Perhatian berikutnya diarahkan pada percepatan penyerapan anggaran tahun 2026. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, seluruh OPD diminta segera mengevaluasi realisasi fisik maupun keuangan dan mempercepat penyelesaian kegiatan yang masih berjalan.

Namun, Gubernur mengingatkan agar percepatan tersebut tidak mengorbankan kualitas pekerjaan. Penyerapan anggaran bukan sekadar menghabiskan alokasi dana, melainkan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Tengah.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta segera menertibkan administrasi dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kelengkapan dokumen administrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program 2027 Harus Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat

Tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan tahun berjalan, Gubernur Meki Nawipa juga meminta seluruh OPD mulai mematangkan perencanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2027.

Penyusunan program harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Evaluasi terhadap capaian program sebelumnya perlu menjadi pertimbangan agar perencanaan tahun berikutnya tidak sekadar mengulang kegiatan yang sama tanpa melihat hasil dan manfaatnya.

Untuk memastikan perencanaan berjalan terarah dan terintegrasi, koordinasi antara OPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu diperkuat.

Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh ASN dan pimpinan perangkat daerah menjalankan lima penekanan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.

Penguatan disiplin, profesionalisme, percepatan realisasi anggaran, serta perencanaan yang matang diharapkan menjadi landasan peningkatan kinerja pemerintahan Provinsi Papua Tengah.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berjalan tertib secara administratif, tetapi juga mampu mempercepat pembangunan dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat di delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah. (Luk)