NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus menegaskan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang profesional, transparan dan bertanggung jawab melalui sinergi strategis dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, pada Senin, (18/5/26) mengatakan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Papua serta Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Papua.

“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua beserta seluruh jajaran atas dukungan, perhatian dan komitmen yang terus diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Meki juga menyampaikan penghargaan kepada ketua dan jajaran KPU Provinsi Papua Tengah yang terus bekerja menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Papua Tengah.

Papua Tengah adalah provinsi baru yang memiliki tantangan pembangunan yang cukup besar. “Wilayah kita yang luas dengan kondisi geografis tidak mudah serta masih terdapat daerah-daerah yang membutuhkan perhatian serius dalam pelayanan dasar, konektivitas, pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi Masyarakat,” terangnya.

Namun di sisi lain, Papua Tengah juga memiliki potensi yang besar, memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia serta semangat masyarakat yang kuat untuk maju dan berkembang.

Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini sedang fokus mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029, pemerintah menetapkan visi pembangunan yaitu ‘Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan’. 

Mulai dari pendidikan gratis, pembangunan sekolah berpola asrama, pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan koperasi dan UMKM, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan pertanian, perikanan hingga penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan seluruh program tersebut, tentu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan tertib administrasi. Karena itu, pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi Papua menjadi sangat penting agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen membangun budaya kerja yang profesional, transparan dan bertanggung jawab. Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga. 

Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama ini diharapkan menjadi momentum dalam rangka pengawalan, pendampingan hukum, mitigasi risiko hukum serta pengamanan pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah agar berjalan secara akuntabel, transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (rob)