NABIRE – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan pentingnya peran gereja dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, gereja tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus tampil sebagai kekuatan moral yang berani mengingatkan pemerintah ketika kebijakan menyimpang dari keadilan, hak asasi manusia (HAM), dan martabat manusia.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Meki saat menggelar dialog bersama para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua di Ballroom, Senin (14/9/2026).

Pertemuan yang dikemas dalam suasana santai sambil menikmati kopi itu menjadi ruang bagi pemerintah dan gereja untuk membicarakan secara terbuka berbagai persoalan kompleks yang masih dihadapi masyarakat Papua Tengah.

“Gubernur sengaja mengundang dalam suasana santai, berdialog sambil minum kopi. Karena menurut Pak Gubernur, membangun daerah itu bukan cuma soal APBD dan proyek. Tapi soal hati, soal iman, dan soal kebersamaan. Gereja punya peran besar di situ,” ujar Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, dalam siaran persnya.

Dialog berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Para pimpinan lembaga gereja secara bergantian menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, mulai dari masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan.

Persoalan konflik dan pengungsian serta tapal batas adat juga menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut.

Berbagai persoalan itu dinilai masih menjadi faktor penghambat pertumbuhan pembangunan di Papua Tengah. Karena itu, para pimpinan gereja mendorong adanya langkah konkret dan solusi terbaik dari pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan tersebut secara menyeluruh.

Dalam dialog itu, Gubernur Meki menyampaikan pandangan yang cukup tegas mengenai hubungan gereja dan pemerintah.

“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja,” tegasnya.

Pernyataan tersebut, menurut Emanuel, tidak dimaksudkan sebagai bentuk intervensi gereja terhadap pemerintahan dalam urusan teknis, melainkan menempatkan gereja sebagai kekuatan moral yang memiliki kewajiban untuk menegur dan mengingatkan pemerintah.

“Artinya, gereja punya kewajiban untuk menegur, mengingatkan agar kekuasaan tidak menyimpang dari keadilan, HAM dan martabat manusia di Papua Tengah,” jelasnya.

Gubernur menilai gereja harus berada “di atas” pemerintah dalam konteks moral dan kebenaran. Karena itu, pemerintah wajib mendengar suara gereja ketika menyangkut kepentingan dan kehidupan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur juga tidak sekadar memberikan jawaban yang menyenangkan untuk didengar. Sebaliknya, ia mengajak para pimpinan gereja untuk melihat persoalan Papua Tengah secara lebih terbuka, kritis, dan bersama-sama mencari jalan keluar.

Gubernur Meki optimistis berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan pembangunan dapat ditangani apabila pemerintah dan gereja membangun sinergi yang kuat.

“Pak Gubernur sangat optimis dan percaya, kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi,” kata Emanuel.

Seluruh masukan yang disampaikan para pimpinan lembaga gereja dalam dialog tersebut telah diterima dan direkap oleh Gubernur untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Tidak hanya meminta masukan, Gubernur juga mendorong gereja untuk membantu pemerintah dalam menata dan melengkapi basis data yang berkaitan dengan masyarakat Papua Tengah.

Gereja diminta menyerahkan data jemaat orang asli Papua (OAP), data riil tenaga pelayan gereja seperti pendeta, gembala, pastor, pewarta dan tenaga pelayanan lainnya, serta data lain yang dinilai dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Menurut Gubernur, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu kunci agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita rapikan semua data terkait agar semua bisa jalan dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik,” pungkas Emanuel.

Dialog tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pembangunan Papua Tengah tidak hanya membutuhkan kekuatan anggaran dan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan kekuatan moral, iman, dan kebersamaan antara pemerintah dan gereja. (ppn)