Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua melakukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pemantapan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Rabu (25/6).  Rakorda ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Lukas Eneme,SIP,MH yang dihadiri Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Cristian Zebua dan Kapolda Papua Irjen Pol.Tito Karnavian, 13 Bupati, 28 Ketua KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, 24 Kapolres, Dandim dan Kepala Kesbangpol se-Papua.   Tujuan dari Rakorda ini adalah untuk membangun sinergi berbagai instansi dalam upayamenciptakan stabilitas politik kondusif serta untuk menyamakan persepsi untuk mengatasi perbagagi perkembangan dalam pemilu presiden. Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH memberikan pernyataan Pilpres mengaku, pelaksanaan Pilpre yang akan dilaksanakan 9 Juli 2014, akan menentukan perjalanan bangsa, untuk pergantian kepemimpinan nasional, sebagai momentum bersejarah bagi demokrasi di Indonesia. “Dalam sejarah, Presiden sudah meletakan secara damai dan akan memberikan generasi baru dan demokrasi yang aman, tertib dan damai. Ini adalah sejarah demokrasi yang baik dan menjadi catatan kemajuan demokrasi Indonesia,” ungkapnya. Dalam arahannya, Gubernur mengungkapkan dari pengalaman pelaksanaan Pileg. Diharapkan pelaksanaan Pilpres tanggal 9 Juli 2014 akan lebih baik dan lebih demokrastis, karena pilihan hanya 2 saja untuk menentukan kepemimpinan nasional. “Oleh karena itu, tugas pemerintah kabupaten/kota dan penyelenggara kita ingin tahu apa yang harus kita kerjakan. Tahun 2014 ini, kita lalui dengan 2 agenda nasional, Pileg sudah selesai dan akan masuk ke pilpres,” ujarnya. Untuk pelaksanaan Pilpres, kata Gubernur, Papua akan menjadi penting bagi bangsa dan Negara Indonesia. Sebab itu, dalam Pilpres nanti masyarakat Papua harus menunjuk demokrasi, untuk penyelenggaraan dan suksesnya pilpres. “Dalam rangka memperlancar Pilpres,pemerintah dan Pemda wajib memberikan bantuan guna memperlancar penyelenggaraan Pemilu,” jelasnya.  Mengenai bantuan untuk Pelaksanaan Pilpres, pemberian bantuan harus jelas agar Kejaksaan mengenai bantuan dan fasilitasnya seperri apa. Agar supaya para Bupati tidak takut dalam memberikan bantuan,” Perlu dijelaskan secara rinci bantuan yang diberikan termasuk keuangan atau apa saja. Sebab untuk suksesnya Pilpres ini butuh pembiyaan, karena Papua tidak sama dengan daerah lain. Kalau orang disuruh saja, tidak bisa. PPD ke distrik saja butuh penerbangan,” sambungnya. Mengenai bantuan anggaran Pilpres tersebut, gubernur meminta aparat penegak hukum menjelaskan agar tidak salah, sebab jika hanya mengharapkan anggaran yang disiapkan APBN apakah hitungannya sama dengan nilai di Papua. Masalah pembiayaan ini perlu sudah jelas membutuhkan pembiayaan baik dari ABPD maupun dari APBN , hal ini perlu ada kesepakatan karena perbedaan nilai yang berlaku di Papua dan Jakarta tidak sama. “Anggaran Pilpres wajib dianggarkan APBN. Tidak disebutkan APBD. Jadi, cukup penyelnggara di Panwas, KPU dan Dandim dan Kapolres, kira-kira cukup tidak dari dana APBN. Kalau cukup, kita tidak tangani dari APBD,” terangnya. Sementara Kewajiban pemerintah provinsi dan Pemda dalam pilpres, Gubernur mengaku, untuk distribusi logistic pemilu, KPU dapat bekerjasama dengan Pemda, TNI/Polri. Perlindungan kepada pemilu.