NABIRE – Mantan Bupati Nabire dua periode dan juga sebagai tokoh masyarakat Meepago, Isaias Douw, angkat bicara soal pelaksanaan PSU Pilkada Nabire pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dirinya menghimbau masyarakat, penyelenggara dan juga pemerintah daerah, agar pelaksanaan PSU Pilkada Nabire harus dijalankan sesuai aturan.

“Terkait masalah DPT pun harus sesuai amanah putusan MK. Demikian juga dengan pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Nabire juga harus bekerja sesuai aturan dan tidak ada tambah tidak ada kurang,” ujarnya saat menghubungi Papuapos Nabire melalui sambungan teleponnya, tadi malam. 

Isaias Douw juga menyinggung soal urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Nabire yang juga harus sesuai dengan aturan. Sikap pemerintah daerah dalam bertindak, kata dia, ada aturannya dan tidak semau dan seenaknya sendiri. 

“Karena itu semua berpengaruh ke masyarakat dan juga pengaruh ke massa. Situasi politik PSU ini seperti Kabupaten Nabire ini, langkah-langkah dari pemerintah daerah kita semua juga was-was,” kata Isaias. 

Ditegaskan Isaias, kepada Forkopimda, masyarakat, tokoh masyarakat maupun pemerintah, harus bersama-sama menjaga daerah ini. Selain itu juga kepada ketiga pasangan calon bersama tim suksesnya, juga harus ikut menjaga daerah ini. 

“Karena persoalan sedikit saja akan bisa memicu Nabire terganggu keamanannya. Kalau sudah seperti ini siapa yang akan amankan ?” tuturnya. 

Dirinya sebagai mantan Bupati Nabire yang pernah 10 tahun membuat Nabire menjadi aman, berpesan kepada pihak penyelenggara maupun pemerintah daerah agar bekerja sesuai aturan. 

“Sebagai carateker atau penjabat bupati jalankan sesuai dengan amanah yang dimuat dalam SK pelantikan dari Mendagri. Sekali lagi saya sampaikan agar penyelenggara maupun pemerintah daerah berjalan sesuai aturan dan jaga daerah ini. Jangan ada kelompok tertentu yang memaksakan kebijakan-kebijakan tertentu untuk dilakukan oleh penjabat bupati. Biarkan penjabat bupati menjalankan sesuai aturan atau amanah dari Mendagri,” papar Isaias Douw.

Isaias mencontohkan dirinya saat menduduki posisi bupati devinitif, walaupun SK jabatan telah tersusun namun dirinya belum melakukan pelantikan karena dirinya mengikuti aturan. Kabar di tengah masyarakat soal rencana pelantikan pejabat eselon, menurut Isaias, itu bukan kemauan dari pejabat bupati. Namun dirinya mensinyalir ada kelompok tertentu yang memaksakan hal itu. 

“Menurut saya sebenarnya penjabat bupati tidak, tapi hanya dipaksakan oleh sekelompok orang. Persoalan ini kembali kepada penjabat bupati, apakah kedepannya baik atau tidak, sesuai aturan tidak,” kata dia.

Isaias melihat selama ini sudah bagus, karena kita sama-sama telah menjaga Nabire. Karena jika soal keamanan semata-mata diserahkan kepada aparat keamanan, jika pihak keamanan dipaksa bertindak dikhawatirkan bisa berimbas terjadinya benturan dengan masyarakat. 

“Yang sementara baik ini kita sama-sama jaga. Saya sebagai mantan bupati dan pernah melaksanakan tugas 10 tahun di Nabire, saya tidak setuju mengambil kebijakan diluar daripada aturan. Baik itu penyelenggara maupun pemerintah daerah dan juga TNI Polri. Kita amankan Nabire, kita sukseskan Pilkada Nabire supaya masyarakat mereka menikmati pemilihan mereka nanti,” pungkasnya. (ros)