NABIRE - Ratusan honorer yang tergabung dalam Forum Lulusan Honorer Kategori (FLHK) 2 Kabupaten Nabire tahun 2022 mendesak kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nabire, BKD Nabire serta pihak terkait lainnya untuk memproses pelaksanaan test Computer Asisten Test (CAT) serta pemberkasan dari Panselnas KemenpanRB. 

Hal itu disampaika Zeth Yeimo, Ketua Koordinator saat jumpa pers penyampaian aspirasi, Sabtu (24/06/202) bertempat di salah satu cafe di bilangan Kelurahan Kalibobo Nabire.

"Kami bersyukur Nabire kini sudah, tenang, aman, damai, tertib dan terkendali karena beberapa minggu lalu dalam kondisi yang kurang aman. Semua karena campur tangan dan pertolongan Tuhan semua bisa berjalan dengan baik,” kata Yeimo kepada wartawan.

Yeimo selaku ketua koordinator aksi menyampaikan, pihaknya mendukung Pemerintah Kabupaten Nabire. Terutama menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung proses pembangunan.

"Kami lulusan K2 Nabire mendukung penuh tugas dan tanggung jawab Pemkab Nabire dalam hal ini Bupati dan BKD Nabire," tandasnya.

Di kesempatan yang sama, salah satu tokoh masyarakat Nabire, Martinus Magai mengatakan, menyangkut nasib lulusan K2 800 yang sementara ini masyarakat tunggu-tunggu. 

Sebagai tokoh masyarakat dirinya berharap kepada Pemda Nabir serta pihak terkait untuk membuka proses yang merupakab hak-hak lulusan lebih lanjut.

”Pemerintah Nabire segera melakukan pengumpulan berkas dengan proses  tes CAT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh MenpanRB,” harapnya.

Adapun poin desakan yang disampaikan Forum Lulusan K2 Nabire, yang diterima media ini, pertama FLHK 2 mendesak kepada Pemkab Nabire dalam hal ini Bupati Nabire, BKD Nabire dan pihak-pihak terkait agar menindaklanjuti pengumuman kelulusan Formasi Kategori II Kabupaten Nabire sesuai dengan keputusan SK KEMENPANRB Nomor 1053 Tahun 2022.

Kedua, kami mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Nabire agar segera memproses pelaksanaan tes CAT, pemberkasan KII 800 dari Panselnas Menpan-RB.

Ketiga, tegas mereka kepada pemerintah kabupaten Nabire serta instansi terkait yang mempunyai kewenangan penuh. Kami mendesak agar sesegera mungkin memprioritaskan hak-hak kami yang jelas-jelas tertuang dalam SK KEMENPANRB Nomor 1053 Tahun 2022.(wan)