NABIRE - Pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah resmi dimulai yang ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Sabtu (27/12/2025). Pembangunan ini mencakup tiga fasilitas vital, yakni Gedung Kantor Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Kegiatan bersejarah tersebut dipusatkan di Distrik Wanggar Karadiri 2, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Lokasi ini diproyeksikan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan yang akan menggerakkan roda birokrasi dan pelayanan publik bagi provinsi yang baru dimekarkan tersebut.

Selain pembangunan tiga gedung utama yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyiapkan langkah strategis lainnya. Pemprov akan melaksanakan paket pekerjaan rancang bangun untuk tiga tower gedung perkantoran sebagai penunjang kawasan inti.

Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Balai Narasa dan Kawasan, Abdul Halim Kastela, menegaskan bahwa proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonomi baru sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022.

Dalam sambutan tersebut, Menteri PU menekankan bahwa groundbreaking ini bukan sekadar formalitas administrasi semata. Momen ini adalah langkah nyata dalam menyediakan infrastruktur pemerintahan yang representatif, fungsional dan berkelanjutan demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat di Papua Tengah.

Pemerintah pusat menaruh harapan besar agar seluruh proses konstruksi dapat berjalan sesuai dengan linimasa yang telah direncanakan. Aspek tepat waktu, tepat mutu serta kepatuhan terhadap standar teknis dan administrasi negara menjadi poin krusial yang harus diperhatikan oleh pihak pelaksana.

Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum meminta agar proyek ini memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Hasil akhir bangunan diharapkan tidak hanya berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, tetapi juga tetap menjunjung tinggi kaidah estetika yang selaras dengan alam sekitar.

"Pembangunan harus mencerminkan budaya lokal dan melibatkan sumber daya lokal, sehingga menumbuhkan rasa memiliki bagi masyarakat sebagai pengguna bangunan itu sendiri," ujar Abdul Khalil Kastela saat membacakan pesan Menteri Pekerjaan Umum RI.

Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga sangat diharapkan agar koordinasi di lapangan berjalan lancar. Hal ini demi memastikan gedung pusat pemerintahan dan perkantoran tersebut dapat segera difungsikan secara maksimal sesuai dengan peruntukannya.

Di sisi lain, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, memberikan makna filosofis pada pembangunan ini. Ia menegaskan bahwa peletakan batu pertama ini adalah simbol dari peletakan fondasi bagi ‘rumah besar’ masa depan masyarakat Papua Tengah.

Velix menyatakan, bahwa yang diletakkan hari ini bukan hanya material fisik seperti batu dan pasir, melainkan sebuah fondasi kebijakan strategis. Tempat ini nantinya akan menjadi ruang bagi para pemimpin daerah dalam merumuskan kemajuan bagi seluruh wilayah di Papua Tengah.

Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan yang inklusif dan seimbang antara wilayah pesisir dengan daerah pegunungan seperti Puncak, Puncak Jaya dan Intan Jaya. 

Papua Tengah, menurutnya, memiliki kekayaan geografis dan adat yang sangat lengkap yang harus dikelola dengan bijak. Penetapan Nabire sebagai pusat pemerintahan dinilai sangat tepat karena posisinya sebagai simpul logistik dan jantung penggerak pembangunan. 

Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan fungsi-fungsi regional di setiap kabupaten dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter serta potensi unik masing-masing daerah.(sam)