NABIRE - Sekira empat bulan lebih setelah dilantik, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire memiliki pimpinan definitif. Anggota DPRK Nabire dilantik pada 31 Desember 2024, dan pimpinan definitif baru dilantik pada Selasa, 6 April 2025, di ruang sidang DPRK Nabire.

Sejak dilantik, 31 anggota DPRK Nabire dipimpin oleh ketua sementara, Tan Kim Hoa Nanci Karolin Worabay, S.Sos.,M.Ip dari PDI Perjuangan, hingga akhirnya pimpinan definitif terbentuk.

Ketiga pimpinan DPRK Nabire yang dilantik adalah Ketua DPRK Nabire, Nancy Karolin Worabay, S.Sos., M.Ip, Wakil Ketua II DPRK Nabire, Joni Nehemiah Pakage, Wakil Ketua III DPRK Nabire, Hengki Wakei.  

Usai dilantik, Ketua DPRK Nabire menyampaikan, pelantikan ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi DPRK Nabire. Mengawal berbagai program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Pada hari ini masyarakat Nabire tentu sedang menunggu apa yang akan kita lakukan pada tahun anggaran 2025," ungkapnya.

Kerja sama yang sinergis antara pemerintah dengan DPRK merupakan tanggung jawab bersama dalam membangun Kabupaten Nabire. "Saya berharap, pengambilan sumpah/janji ketua DPRK Nabire ini, bisa diberkati oleh Tuhan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita semua," tambahnya.

Di waktu yang sama, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos.,M.Si, diwakili Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawennari mengutarakan, rasa syukur atas pelantikan Ketua DPRK.

"Alhamdulillah, hari ini pimpinan definitif DPRK Nabire dilantik. Selamat kepada ibu Nancy Karolin Worabay, saya berharap dengan dilantiknya pimpinan definitif, sinergi antara eksekutif dan legislatif bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.

Dengan dilantiknya Ketua DPRK Nabire dirinya berharap, DPRK menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Nabire yang solid untuk memperjuangkan rakyat. "Mari kita tingkatkan komunikasi dan koordinasi agar setiap kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan rakyat," ucap Burhanuddin.

Kegiatan tersebut selain penggambilan sumpah/janji Ketua DPRK Nabire, rapat paripurna juga membahas penyampaian LPKJ Bupati Nabire Tahun Anggaran (TA) 2024, pengesahan Tata Tertib (Tatib) DPRK, kode etik, pembentukan fraksi serta pengesahan alat kelengkapan DPRK Nabire.

Rapat tersebut menandakan dimulainya kinerja DPRK Nabire yang baru dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel serta sinergi bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.(amd)