NABIRE - Kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya di tingkat daerah, salah satunya terhadap pemeliharaan infrastruktur informasi di Kabupaten Nabire. Fasilitas videotron yang terletak di halaman Kantor Bupati Nabire kini dalam kondisi terbengkalai akibat ketiadaan dana perawatan. Padahal, aset tersebut merupakan sarana krusial untuk penyebaran informasi publik secara visual kepada masyarakat luas.

Videotron tersebut memiliki sejarah panjang sejak diresmikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua pada Oktober 2021. Proses pengalihan aset dari pemerintah provinsi ke Pemerintah Kabupaten Nabire baru tuntas sepenuhnya pada akhir tahun 2023. Meski sempat dijadwalkan untuk perbaikan pada tahun 2024, kendala teknis dan finansial membuat rencana tersebut urung terlaksana hingga memasuki awal tahun 2026 ini.

Kepala Dinas Kominfo Nabire, Yermias Degei, S.Pd., M.I.Kom, mengkonfirmasi bahwa kerusakan perangkat yang berada di Jalan Merdeka tersebut sudah sangat parah. Melalui pesan singkat Whatsapp Senin (12/01/2026) lalu, ia menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2025, perbaikan belum bisa dilakukan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran secara nasional yang berimbas langsung ke daerah. Kondisi fiskal yang ketat memaksa Diskominfo Nabire untuk tidak mengalokasikan dana perbaikan dalam waktu dekat.

Sangat disayangkan mengingat videotron ini dibangun dengan biaya mencapai miliaran rupiah. Secara fungsional, perangkat ini memiliki nilai strategis bagi Pemerintah Kabupaten Nabire sebagai media periklanan dan promosi yang efektif. Dengan visual yang dinamis dan terang, videotron mampu menarik perhatian publik lebih baik dibandingkan media konvensional serta memungkinkan penyampaian informasi program pemerintah secara real-time.

Selain fungsi promosi, kehadiran videotron di area publik bertujuan untuk meningkatkan visualisasi data dan layanan masyarakat. Di kota-kota besar, teknologi ini lazim digunakan untuk menyiarkan pengumuman cuaca, iklan layanan masyarakat hingga berita penting yang mendesak. Keberadaannya di pusat pemerintahan seharusnya menjadi wajah kemajuan digitalisasi daerah dalam mengedukasi masyarakat melalui konten yang edukatif.

Di sisi lain, kebutuhan akan perangkat visual berkualitas di Indonesia sebenarnya didukung oleh penyedia layanan seperti uno.id yang menawarkan standar mutu terjamin. Namun, secanggih apa pun teknologi yang tersedia, keberlangsungannya sangat bergantung pada komitmen anggaran perawatan. Masyarakat Nabire kini hanya bisa berharap agar kondisi keuangan daerah segera membaik, sehingga aset bernilai miliaran tersebut tidak rusak permanen dan dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.(amd)