JAYAPURA – Kabupaten Intan Jaya kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua. Hal ini merupakan upaya kerja keras dari pemerintah daerah yang berada di wilayah pegunungan ini. Hal ini seperti diakui Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si. Terkait dengan perolehan opini WDP untuk Kabupaten Intan Jaya ini, lanjut Bupati Natalis Tabuni, terdapat dua hal yang masih menjadi kendala bagi pemerintahannya saat ini. Yaitu terkait keberadaan aset bergerak yang masih berada di Nabire dan belum naik ke Intan Jaya. Dan juga aktifitas perkantoran yang belum bisa berjalan maksimal pasca Pilkada. Beberapa perkantoran belum dapat bekerja karena masyarakat minta seluruh lokasi wilayah itu dibayar puluhan miliar rupiah. Kedua hal ini menjadi kendala, namun demikian pengelolaan keuangan lain berjalan aman. Meninggung soal asset bergerak, jelas Bupati Tabuni, yakni kendaraan roda empat. Aset bergerak berupa kendaraan roda empat yang masih ada di Nabire alias terjadi keterlambatan pemindahaan aset kendaraan dinas tersebut karena akses jalan raya dari Nabire ke Intan Jaya belum rampung. Lebih lanjut dikatakan, aktifitas pemerintahan pasca Pilkada, pihaknya bersama masyarakat telah membuat pernyataan damai. Pernyataan damai tersebut menjadi jaminan agar pemerintahan dan aktifitas masyarakat di Intan Jaya dapat berjalan sebagimana mestinya. “Kami bersama masyarakat sudah membuat pernyataan siap damai, lepas busur dan anak panah. Saya juga sudah melakukan pemantauan di kantor bupati dan sejumlah perkantoran lainnya. Dan saya juga sudah perintahkan agar masing-masing OPD naik dan berkantor di atas,” ujarnya. Bahkan, lanjut bupati, pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi bangunan, pasca aksi bakar kantor saat Pilkada. Pihaknya menargetkan akan selesai pada tahun ini. Seperti diberitakan sebelumnya, empat kabupaten di wilayah Lapago dan Meepago mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017, yang diserahkan di Kota Jayapura, Rabu (9/5/2018). Keempat kabupaten tersebut adalah Pegunungan Bintang, Yalimo, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Dikatakan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Adi Sudibyo, daerah yang mendapatkan opini WDP memiliki permasalahan yang jamak. “Masalah aset, kesediaan…ya masalah yang jamak di Papua seperti kas dan pertanggung jawaban keuangan yang belum lengkap,” katanya pada acara penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 pada pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua di Jayapura, Rabu. Selain itu, kata Adi Sudibyo, masih banyak masalah pada realisasi belanja modal yang tidak sesuai target. “Banyak realisasi belanja modal yang terlambat, tidak tepat waktu. Jangan sampai sudah dibayar lebih tapi hasilnya tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan,” ucarnya. Adi meminta para kepala daerah khususnya yang memperoleh opini WDP untuk lebih serius dalam meningkatkan kinerja untuk mengatasi masalah seperti yang telah disebutkan. Adi menambahkan, pihaknya baru melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya, Pemerintah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Pegunungan Bintang, Yalimo, Lanny Jaya, Jayawijaya, Supiori, Kepulauan Yapen, Asmat, Nabire, Intan Jaya, Mimika, dan Kabupaten Merauke. Dari hasil pemeriksaan tersebut, delapan daerah mendapatkan opini WTP yaitu, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Asmat, Nabire, Mimika, dan Merauke. Sedangkan enam daerah yang mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD diantaranya Kabupaten Pegunungan Bintang, Keerom, Yalimo, Lanny Jaya, Supiori, dan Intan Jaya. (ist)