NABIRE - Ada dua suku yang mendiami wilayah Distrik Dumadama Kabupaten Paniai, yakni Suku Mee dan Suku Moni. Kedua suku ini sepakat dan berkomitmen untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Boote Jaya. Demikian siaran pers yang disampaikan Marten Magai, salah seorang tokoh intelektual asal Distrik Dumadama, kepada media ini, Rabu kemarin.   Dirinya berpendapat, Distrik Dumadama merupakan salah satu daerah pedalaman di Papua.  Selama ini wilayah Dumadama ini dianggap daerah yang tersulit untuk melaksanakan pembangunan pemerintahan. Padahal ada penduduk terbanyak ada di sana, dengan potensi alam yang melimpah. Namun mutu SDM daerah itu sangat memprihatinkan dan belum maju. “Jadi sekarang saatnya untuk ada perubahan di wilayah itu. Untuk itu semua pihak mau mengakui dan mendukung serta membantu proses perjuangan pemekaran Kabupaten Boote Jaya itu,” tuturnya. Lebih lanjut dikatakan, wilayah ini didiami oleh dua suku masing-masing Suku Mee dan Suku Moni. Marga-marga Suku Mee pemilik sekaligus tuan tanah wilayah Dumadama adalah yang dari Kampung Bomisiga (Bomidide) adalah marga Magai, sedangkan Kampung Dandoga (Dakadide) adalah marga Dogopia, Yatipai, Yupii, Tobai, Kudiai, Gobai. Kemudian marga-margaSuku Moni pemilik sekaligus tuan tanah wilayah Dumadama adalah yang berasal dari Kampung Domondoga (Dogomodide) dengan marga-marganya adalah marga Wamuni, Diwitau, Hanau, Buale dan Dimbau. Kedua suku ini telah sepakat pula bahwa rencana ibukota Kabupaten Boote Jaya adalah Kampung Wodowatadi, mereka pilih kampung ini karena berada di tengah-tengah dari beberapa kampung yang ada di Distrik Dumadama sehingga penempatan ibukota kabupaten ini sangat strategis karena sedang dilintasi oleh Jalan Trans Papua dari Timika-Deiyai-Paniai. Alasan mendasar komitmen kami untuk mau memekarkan Kabupaten Boote Jaya ini adalah kami kedua suku ini juga mau maju dan mandiri seperti orang-orang daerah lain yang sudah maju, mandiri dalam melaksanakan dan menikmati pembangunan fisik dan SDMnya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kepada tim anggota DPRD Provinsi Papua segera datang ke Kabupaten Paniai untuk mendengarkan dan menerima/menjaring aspirasi masyarakat. Sekaligus melakukan studi kelayakan pemekaran Kabupaten Boote Jaya ini. Dan pihak legislatif dan eksekutif Kabupaten Paniai segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten Boote Jaya ini, dengan menyediakan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2013 hingga benar-benar ada Bupati Caretaker nantinya. (ros)