NABIRE – Soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang acak, pemilih menyalurkan hak pilihnya pada TPS yang jauh dari domisilinya, turut dibahas pada rapat koordinasi antara Forkopimda, pihak penyelenggara dan stakeholder lainnya, berapa hari lalu di Kantor Bupati Nabire. KPU Nabire diminta untuk memperbaiki DPT acak. Sehingga warga pemilih akan bisa menyalurkan hak pilihnya melalui TPS yang berada berdekatan dengan tempat tinggalnya.

Hal ini seperti disampaikan Wakil Ketua II DPRD Nabire, H. Moh Iskandar, ST, pada pertemuan itu. Kata dia saat rapat, selama ini sudah dua periode Pemilu terjadi DPT teracak.

“Contoh seperti saya sendiri yang alami. Selain DPT acak, saya juga tidak mendapatkan surat pemberitahuan. Jadi saya minta agar penyelenggara setidaknya ada Ketua RT, karena dia yang tahu warganya. Dan DPT dikembalikan, jangan diacak lagi. Warga memilih sesuai di TPS dimana dia berdomisili,” tuturnya. 

“Apa yang pernah terjadi ini menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga. Kami tetap mengapresiasi kinerja Pemda, Dukcapil, KPU, Bawaslu sudah kerja bagus, walaupun hasilnya seperti sekarang ini harus diulang. Mari kita perbaiki kembali, koordinasikan dengan baik jumlah penduduk itu supaya sinkron, dari mulai BPS, Dukcapil, sampai Dirjen Dukcapil,” tuturnya.

Terkait soal data penduduk, lanjut dia, bukan semata semua untuk keperluan politik. Tetapi program-program yang disusun tidak salah. Karena jika data jumlah penduduknya salah, maka programnya juga akan salah. 

“Mari kita perbaiki semua, agar pelajaran dan pengalaman yang berharga ini betul-betul bisa bermanfaat,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Nabire juga menyinggung soal tugas pengawasan DPRD. Dirinya meminta baik kepada Ketua KPU maupun Ketua Bawaslu Nabire agar surat-surat, apalagi surat menyangkut keuangan agar tembusannya juga disampaikan ke DPRD. Karena selama ini DPRD tidak tahu.

“Kami sebagai representasi rakyat, ketika rakyat tanya soal anggaran untuk Pilkada, kami tidak tahu dan ini lucu karena tidak pernah ada tembusan surat ke kami,” tuturnya.

Dirinya menegaskan, sepakat agar PSU ini harus benar-benar dilaksanakan secara professional, jujur, adil, langsung, umum dan rahasia. Sehingga benar-benar bisa melahirkan pemimpin kepala daerah Kabupaten Nabire yang terbagus. 

Pj Bupati Nabire Minta Rapat Terperinci

Terkait dengan persiapan pelaksanaan PSU Pilkada Nabire, Penjabat Bupati Nabire dr. Anton T. Mote mengusulkan agar dilakukan rapat yang lebih terinci. Pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Nabire harus bisa menjelaskan secara sedetail mungkin. Sehingga apa yang disepakati itu pihaknya bisa mendapat catatan terakhir.

“Jadi tidak sekedar kita diskusi, tapi ada keputusan-ketupusan yang langsung kita sepakati. Itu yang nanti ditandatangani oleh semua pihak,” ujarnya. 

Penjabat Bupati Nabire juga berharap agar jangan sampai hal yang menjadi dasar dari putusan MK itu terlewati.  Contohnya soal data penduduk maupun pemilih, harus bisa beres sampai pada data berdasarkan nama dan alamat.

“Soal DPT acak juga harus diselesaikan karena hal ini potensi masalah. Karena soal acak DPT ini diangkat di MK, sehingga persoalan ini jangan sampai tidak terselesaikan. Hal ini harus betul-betul dikoreksi oleh KPU dan Dukcapil disinkronkan karena itu yang jadi pokok persoalan. Jika tidak diseleasikan, ini akan mejadi bahan-bahan para kandidat protes,” ujarnya. (ros)