NABIRE - Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) siap memanggil Kapolda dan Danrem Papua Tengah untuk memastikan kebenarannya, tentang ada pendropan aparat keamanan dan militer yang berlebihan ke Kabupaten Puncak.

Hal tersebut disampaikan langsung Ketua sementara DPRPT, Maximus Takimai, ketika ditemui awak media setelah menerima aspirasi dari mahasiswa Puncak di Kantor DPR Papua Tengah, Rabu (12/2/2025).

Dalam waktu dekat, lanjut Maksimas, aspirasi yang dibawa gabungan mahasiswa Puncak akan disampaikan kepada Kapolda dan Danrem. DPRPT juga akan mempertanyakan pengiriman aparat keamanan ke Kabupaten Puncak sudah sesuai SOP atau tidak.

Selain itu, DPRPT juga akan melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Puncak untuk bersama-sama mengawal kasus tersebut. Dirinya akan mempercayakan kepada teman-teman dari Dapil Puncak untuk terlebih dahulu bangun koordinasi dan menyampaikan hal ini ke DPRD Puncak untuk ditindaklanjuti bersama.

Dalam waktu yang sama, Anis Labene, sebagai anggota DPRPT dari Dapil Puncak, menegaskan pendropan militer secara berlebihan dapat mengganggu aktifitas masyarakat terutama di daerah Kabupaten Puncak.

Menurutnya, khusus Kabupaten Puncak dari daerah Pogoma hingga Agandugume banyak masyarakat melaporkan situasi dan kondisi di daerahnya. “Masyarakat melaporkan kepada kami bahwa mereka tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, berkebun, beternak dan lain-lain karena mereka khawatir apabila ada aparat keamanan bertemu TPNPB akan baku tembak, itu sangat mengganggu aktifitas sehari-sehari masyarakat di sana,” ungkapnya.

Ia berharap, kedepan ada sinergitas dan koordinasi yang terbangun sehingga penanganan persoalan di Papua Tengah berjalan dengan aman dan terkendali.(amd)