NABIRE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dogiyai sementara ini sedang menanti sikap Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Tengah (PPT) menanggapi adanya penambangan emas tanpa dokumen perizinan (illegal mainning) di wilayah Kapiraya- Mogotadi.


DPRD Dogiyai sudah melaporkam adanya penambangan liar tersebut kepada Pj Gubernur Papua Tengah beberapa waktu lalu, sehingga kini wakil rakyat Dogiyai menantikan sikap Pj Gubernur Papua Tengah.


Ketua Komisi A DPRD Dogiyai, Yusak Ernest Tebay di Nabire, Kamis (18/07/2024) mengatakan, usai anggota DPRD dipimpin Ketua, Yulianus Boga meninjau langsung lokasi penambangan di Mogotadi, DPRK sudah melapor ke Pj Gubernur PPT melalui Asisten I Setda Pemprov PT.


Oleh sebab itu, kata Yusak, DPRD Dogiyai berharap Pj Gubernur Papua Tengah mengundang Pj Bupati Mimika, Dogiyai dan Deiyai bersama ketua DPRD masing-masing untuk mempertegas batas antar kabupaten. Menyangkut Kapiraya perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Kamoro dan Mee di wilayah tapal batas antar kabupaten.


Yusak berharap, Pj Gubernur PT agar masalah tapal batas perlu diselesaikan secepatnya. Sebab penambang liar di Kapiraya masuk lewat Mimika tetapi menambang di wilayah pemerintahan Dogiyai.(ans)