NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire untuk memperhatikan pemerataan penempatan tenaga kesehatan (Nakes) dan guru antara perkotaan dan kampung.

Karena selama ini terjadi kesenjangan penempatan yang sebagian tenaga kesehatan dan guru bertumpuh di kota, sementara di kampung terjadi kekurangan tenaga kesehatan guru.

DPRD Nabire juga meminta pemerintah untuk memperhatikan intensif bagi tenaga kesehatan dan guru yang bertugas di daerah terpencil dan kampung.

Karena, biaya kebutuhan bahan makanan (Bama) di kampung jauh lebih mahal dibanding di perkotaan dan pinggir kota.

Keprihatinan tersebut mengemukan melalui Pemandangan Umum Fraksi Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Sidang Paripurna Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nabire, akhir sepekan lalu.

Dalam Pemandangan Umum Fraksi Golkar yang dibacakan Andreas Heluka mengungkap tenaga kesehatan di daerah ini lebih bertumpuh di rumah sakit, sementara di daerah terpencil dan kampung terjadi kekurangan tenaga medis.

Sebagian besar tenaga medis bertumpu di rumah sakit karena mendapat intensif, sementara di kampung tidak.

Oleh sebab itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah hendaknya menempatkan tenaga medis secara merata di seluruh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang tersebar di daerah ini, agar tidak terjadi kekosongan tenaga kesehatan di kampung.

Fraksi Golkar meminta hendaknya memberikan intensif juga kepada tenaga kesehatan yang bertugas di kampung agar bertahan di tempat tugas sehingga pelayanan kesehatan di kampung juga berjalan normal agar sebagian pasien yang seharusnya bisa ditangani dari Puskesmas tidak ke rumah sakit sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit.

Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDIP) dalam pemandangan umum yang dibacakan Simon Tiranda.

Dalam pemandangan umum Fraksi PDIP, selain mengangkat masalah kesenjangan penempatan tenaga kesehatan antara perkotaan dan kampung, PDIP juga meminta perimbangan penempatan tenaga guru.

Karena, sekolah di kampung dan luar kota, jumlah guru sedikit, sementara sebagian guru menumpuk di sekolah dalam kota dan pinggiran sehingga terjadi ketidakseimbangan penempatan tenaga guru.

Fraksi PDIP dan Golkar mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire memberikan insentif kepada guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil kampung sebagai perangsang.

Karena biaya bahan makanan di kampung jauh lebih mahal dibanding kota dan pinggiran kota.

Pemkab Nabire melalui tanggapan pemerintah yang dibacakan Wakil Bupati, Amirullah Hasyim, menjawab akan diperhatikan dan menjadi keprihatinan bersama.(ans)