NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire mempertanyakan terhentinya penyiapan lahan di Kalibobo, Distrik Nabire.

Karena lokasi tersebut disiapkan sebagai pengganti lahan persawahan yang kini dialih-fungsikan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Mesak Manopo mempertanyakan terhentinya penyiapan lokasi persawahan di Kalibobo saat kunjungan kerja (Kunker) Komisi B DPRD Nabire ke Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Rabu (23/7).

Menurut Manopo, penyiapan lahan persawahan di Kalibobo, merupakan lokasi persawahan dari warga Malompo yang lahan persawahannya sedang dialihfungsikan dengan pembangunan kompleks Korem, Kodam Cenderawasih.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Syarifudin didampingi Sekretaris dan Kepala Bidang lingkungan Dinas Pertanian mengatakan lokasi persawahan di Kalibobo dipersiapkan oleh Dinas Pertanian bersama Kodim dan Polres sebagai lahan pengganti bagi warga Malompo yang lokasi sawahnya kini dipakai untuk pembangunan markas Korem, Kodam Cenderawasih.

Namun, penyiapan lokasi persawahan tersebut terhentikan, karena ada pihak-pihak yang komplain atas lahan tersebut, tuntutan ganti rugi.

Padahal, sebagian dari lahan di Kalibobo tersebut sudah dikuasai oleh warga di Malompo.

Namun, masih ada komplain dari dua pihak atas lahan tersebut.

Oleh sebab itu, penyiapan lokasi persawahan terhenti.

Karena sementara ini sedang dalam proses penyelesaian dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire.

Saat Kunker, Komisi B meminta Dinas Pertanian agar menjalin koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk penyediaan pengairan ke lahan persawahan di daerah ini, agar tidak ada keluhan dari petani soal ketersediaan air untuk mengairi lahan sawah.

Sebab, untuk mengatasi kebutuhan air di persawahan disiapkan oleh DPU, sedangkan Dinas Pertanian menangani lahan persawahan/pertanian yang digarap petani.(ans)