NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire dinilai powernya lemah. Ketua dan Wakil Ketua I bersama sebagian anggota DPRD Nabire dinilai kurang aktif menghadiri kegiatannya di lembaga legislatif terutama saat menerima aspirasi masyarakat. DPRD Nabire bisa hasir lengkap ketika ada sidang paripurna.

Penilaian tersebut diungkapkan mantan anggota DPRD Nabire, Pieter F Worabay dan tokoh pemuda pesisir, Otis Money setelah tim Gakum tidak menghadiri undangan DPRD sebanyak dua kali mediasi antara pelaku usaha bersama perwaklan masyarakat pemilik ulayat dengan instansi pemerintah termasuk Gakum dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Otis Money menyatakan kesal dengan ketidakhadiran sebagian besar anggota DPRD dalam pertemuan dengan masyarakat dengan pemerintah. Kurangnya kehadiran anggota perwakilan rakyat ini, Otis menyatakan kuatir dengan kualitas anggota DPRD Nabire. Sebab yang hadir itu-itu saja, sedangkan sebagian besar tidak nampak saat pertemuan dengan masyarakat. “Rugi sekali, kita pilih anggota DPRD seperti ini. Lain kali jangan pilih anggota-anggota DPRD seperti begini,” tuturnya kesal

Ia menambahkan, kurangnya kehadiran wakil rakyat seperti ini, kasihan masalahnya masyarakat mau bawa ke mana. “Maaf saya tidak bicara oknum,” kata Otis.

Sementara Pieter F Worabay, mantan anggota DPRD Nabire dua periode lalu mempertanyakan wibawa DPRD Nabire seperti apa, Ketua dan Wakil Ketua I, tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan dengan masalah masyarakat yang dihadapi dengan pemerintah. Kapasitas Ketua DPRD itu sejajar dengan Bupati, Kapolres dan pimpinan daerah lainnya. Tetapi bagaimana, kalau Ketua DPRD tidak hadir dan sebagian tugas dilaksanakan oleh Wakil Ketua II selama ini.

Ilustrasi yang diangkat Worabay, ketika masalah ilegal logging dengan Kopermas (koperasi masyarakat) beberapa tahun silam. Sebagi Ketua Komisi bersama Ketua DPRD dapat menghadirkan tim dari Mabes Polri dan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire untuk masalah mencari solusi atas ilegal logging di daerah ini.

Dengan membandingkan pengalamannya itu, Worabay menilai DPRD Nabire kurang kerjasama dengan mitra seperti Kapolres dan Dinas Kehutanan untuk menghadirkan tim Gakum yang diminta masyarakat khususnya pelaku usaha industri kayu dan perwakilan masyarakat pemilik ulayat di daerah ini.

Sebab, ketika adanya koordinasi dengan mitranya, DPRD Nabire bisa menghadirkan tim Gakum di DPRD Nabire dalam mediasi antara pelaku usaha bersama masyarakat pemilik ulayat dengan pemerintah.

Ia menilai ketidakhadiran tim Gakum ini menunjukkan sikap pelecehan terhadap lembaga DPRD Nabire. “Inikan pelecehan. DPRD seharusnya gunakan kewenangan untuk memanggil Gakum. Ini kita kecewa juga,” katanya sambil menambahkan Ketua DPRD berfungsilah. “Ketua DPRD Nabire di mana. Ada Ketua dan Wakil Ketua I, di mana,” tanya Worabay. (ans)