NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire menggelar dengar pendapat bersama pemerintah daerah, TNI/Polri, Den Pom, Pertamina dan pengelola Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bersama pihak terkait dengan antrean panjang di dekat SPBU selama beberapa waktu terakhir ini. Anteran panjang tersebut untuk menanti pengisian bahan bakar minyak (BBM) subdisi yakni pertalite.

Wakil Ketua II DPRD Nabire, H Mohammad Iskandar memimpin rapat dengar pendapat di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Nabire, Kamis (7/7) untuk mendengarkan penjelasan dan masukan penanganan kelangkaan bahan bakar Pertalite yang terasa di Nabire belakangan ini.

Beberapa anggota DPRD Nabire mengungkap terjadinya kelangkaan BBM yang terjadi di kota Nabire akibat ulah permainan ulah dari “nangka” yang lebih mementingkan kepentingan bisnis pribadi dengan merugikan rakyat di daerah ini.

Anggota dewan, Marci Kegou mengungkap dirinya bukti adanya keterlibatan oknum aparat TNI/Polri yang ikut membacking para “nangka” sehingga nekad mengorbankan kebutuhan rakyat kecil di daerah ini. Hal senada juga diungkap legislator Aten Madai dan Frans Hey.

Oleh sebab itu, anggota dewan meminta aparat penegak hukum agar menindak oknum-oknum aparat yang terlibat di dalamnya. Dewan mendukung pernyataan Den POM Nabire sebelumnya yang menyatakan pihaknya siap menindak siapapun yang terlibat.

Sementara itu, Salmon Pigay meminta Pertamina Nabire untuk menambah kuota BBM untuk Kabupaten Nabire. Karena, di Nabire, tidk hanya kendaraan dari Kabupaten Nabire tetapi kendaraan dari kabupaten lain seperti Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya juga banyak di Nabire sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM yang dijatahkan untuk Kabupaten Nabire.

Legislator Rohedi M Cahya mengajak Pertamina dan SPBU untuk mengkalkulasi kebutuhan bahan bakar minyak bersadarkan jumlah kendaraan di kota Nabire dengan rata-rata kebutuhan BBM setiap kendaraan.

Sebelumnya, Pertamina Nabire menyatakan pasokan BBM untuk Kabupaten Nabire cukup. Sedangkan untuk penambahan BBM, usulannya oleh pemerintah daerah, bukan oleh Pertamina.

Wakil Ketua II, Mohammad Iskandar mengatakan, sudah pernah kita rapat dengar pendapat tentang kelangkaan BBM yang terjadi di daerah ini. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus ada buat kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti secepatnya.

Pemerintah daerah melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Nabire, Herman Kayame ditugaskan untuk membentuk tim. Iskandar meminta Plt Sekda dibantu Kasat Pol PP, Burhanuddin P diminta untuk segera membentuk tim gabungan yang melibatkan Polres, Kodim, Den POM dan pihak lain agar ditangani segera.

Dalam rapat dengar pendapat tersebut, telah disepakati 10 kesepatan untuk dilaksanakan dalam rangka mengatasi kelangkaan BBM khususnya Pertalite, BBM bersubsidi di daerah ini, (baca SPBU Nakal Nakal Diancam Izin Dicabut). (ans)