NABIRE – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Mathias Pigay meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Nabire melalui instansi terkait agar memperhatikan kesejahteraan terutama insentif bagi perawat dan bidan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire. Karena, perawat dan bidan menangani keselamatan nyawa manusia, sebagai bengkel manusia sehingga kesejahteraan mereka juga harus seimbang dengan tugas dan tanggung jawab petugas di rumah sakit. Permintaan tersebut disampaikan Mathias Pigay saat diskusi antara gabungan komisi-komisi dengan eksekutif saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nabire, Sabtu (15/8) yang dipimpin Wakil Ketua I, Marcy Kegou yang juga dihadiri Penjabat Bupati Nabire, Sendius Wonda bersama pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Nabire.Mathias menilai insentif yang diterima perawat kurang seimbang dengan inentif yang diterima dokter selama ini. Padahal, para perawat di rumah sakit bekerja untuk kemanusiaan, demi keselamatan nyawa manusia. Oleh sebab itu, tugas dan pengabdian mereka harus dihargai pemerintah dengan wajar khususnya insentif yang harus dibayarkan pemerintah melalui instansi terkait.“Saya persoalkan itu karena nyawa manusia, kalau seperti bengkel lain, saya tidak perlu persoalkan. Karena itu, pemerintah melalui instansi teknis memperhatikan insentif perawat dan bidan di rumah sakit,” pintanya.Sebelumnya, beberapa perwakilan perawat dari RSUD Nabire mengeluh, insentif yang mereka terima tidak seimbang dengan beban kerja dengan insentif yang diterima dokter umum dan dokter spesialis di daerah ini. Insentif yang diterima dokter umum saja, tidak berimbang, apalagi dengan dokter spesialis. Padahal, sebagian besar beban kerja ditangani oleh perawat dan bidan. (ans)