NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire melalui Komisi B meminta agar Dinas sosial Kabupaten Nabire mendata keluarga di daerah ini setiap tahun. Karena, terjadi perubahan setiap tahun, bahkan setiap bulan.

Permintaan tersebut disampaikan Komisi B saat audiensi dengan Dinas Sosial Kabupaten Nabire di ruang Komisi B dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Musa Malisa.

Anggota Komisi B, Aziz Baharudin menilai, perubahan penduduk terjadi setiap saat, sehingga perubahan data terus berubah. Oleh sebab itu, pendataan penduduk melalui pendataan keluarga sebaiknya Dinas Sosial melaksanakan pendataan setiap tahun.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sosial, Zakeus Petege menjelaskan, akibat tidak dilaksanakan pendataan melalui validasi data tidak dilaksanakan setiap tahun, jumlah penerimaan bantuan sosial untuk tahun ini menurun cukup drastis.

Zakeus mengatakan, selama ini, bantuan pemerintah melalui kartu indonesia pintar jatah Kabupaten Nabire sebagian besar dinikmati oleh pejabat dan keluarga mampu yang seharusnya tidak layak dinikmati oleh pejabat dan keluarga mampu. Kelurga tak mampu malah tidak menikmati bantuan pemerintah tersebut.

Demikian juga halnya dengan bantuan pemerintah untuj jaminan melalui BPJS. Sebagian besar kuota BPJS untuk Kabupaten Nabire malah tidak dimanfaatkan. Yang adapun, sebagian besar dinikmati oleh pejabat dan keluarga mampu.

Sekretaris Dinas Sosial menjelaskan, Dinas baru selesai memvalidasi data keluarga kurang mampu selama 4 bulan. Karena itu, Dinas Sosial telah menyiapkan data keluarga kurang mampu baru untuk diajukan kepada pemerintah melalui Kementerian Sosial. Namun, usulan tersebut belum diajukan karena harus ditandatangani oleh Bupati.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B, Musa Malisa mempertanyakan, penanganan warga disabel, untuk mendapat bantuan dari pemerintah. 

Sekretaris Dinsos, Zakeus mengungkap, Dinas Sosial selama 3 tahun terakhir ini, tidak pernah mendapat dana Otsus, sementara alokasi dana dari daerah juga tidak mencapai Rp 1 milyar, padahal Dinas Sosial merupakan salah satu dari beberapa dinas yang menangani kebutuhan dasar masyarakat. Ketika ada dana Otsus, Dinas Sosial memfasilitasi pembinaan disabel menurut bakat dan minatnya. Perhatian kepada warga disabel kurang karena Dinsos tidak mendapat dana Otsus dan dan yang diberikan dari APBD Kabupaten Nabire juga tidak mencapai Rp 1 milyar. (ans)