NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire meminta eksekutif untuk melampirkan monografi (data penduduk) Kabupaten Nabire saat menyampaikan materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 untuk dibahas dan ditetapkan oleh DPRD. Data monografi ini untuk memperjelaskan data penduduk mana yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam menetapkan besaran anggaran untuk tahun anggaran 2016. Karena ada perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah penduduk menurut data Badan Pusat Statistk (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire. Data monografi penduduk ini dipandang penting karena terjadi lonjakan penduduk yang meledak antara data penduduk yang dipakai saat pelaksaaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan data penduduk untuk kepentingan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Nabire. Saat rapat koordinasi antara DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dipimpin Wakil Ketua I, Marci Kegou didampingi Wakil Ketua II, Roy Wonda di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Nabire, Senin (14/12) anggota DPRD Kabupaten Nabire, Moh Iskandar, SP, plafon anggaran yang akan diajukan eksekutif sebaiknya dilengkapi dengan data monografi untuk memperjelaskan anggaran yang keluar pada tahun anggaran 2016 diperuntukan kepada berapa orang. Sebab, selama ini, sekalipun sedotan anggaran APBD yang dikelola pemerintah cukup besar tetapi masih banyak rakyat kita miskin, kurang sejahtera dan hidup dibawah garis kemiskinan.Oleh karena itu, harus diperjelas, ploting APBD untuk tahun anggaran 2016 diperuntukan bagi berapa banyak penduduk Nabire. Data tersebut juga bermanfaat untuk besaran yang dana yang diterima dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.Iskandar menilai, data monografi dari pemerintah daerah ini penting karena data penduduk yang dipakai pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif, 9 April 2014, Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 139.000 lebih. DPT yang dipakai untuk kepentingan Pilpres naik menjadi 141.000 lebih. Untuk kepentingan Pemilukada Nabire, 9 Desember 2015, data penduduk yang tergambar lewat DPT sudah meledak, DPT untuk Pemilukada sebanyak 186.850 orang. “Saya katakan meledak karena, kenaikannya cukup besar, seharusnya pertambahan penduduk hanya 4,25 persen,” tegas Iskandar sambil menambahkan oleh karena itu, pemerintah harus memperjelas, menggunakan data penduduk yang mana, apakah data dari BPS atau data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Drs. Johny Pasande didampingi Penjabat Bupati Nabire, Sendius Wonda, SH,MSi, eksekutif akan mencocokan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk kepentingan data monografi Nabire. Sedangkan untuk melampirkan data monografinya cukup banyak, sehingga akan disesuaikan.Pasande juga mengatakan pertambahan penduduk di Kabupaten Nabire cukup tinggi karena adanya arus urbanisasi dan imigrasi. Dan sebagian besar penduduk yang masuk Nabire sudah berusia dewasa. Namun untuk kepastian penduduk Nabire, eksekutif tetap akan mengacu berdasarkan data penduduk yang terdata di Disdukcapil yang datanya dikirim langsung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lalu hasil olehan dari Kemendagri itulah yang diserahkan ke KPU untuk ditetapkan sebagai data pemilih tetap (DPT) setiap Pemilu. (ans)