NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire meminta kepada eksekutif agar menjawab aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui fraski dan komisi lewat pemandangan umum fraksi dan diskusi antar eksekutif dan legislatif pada sidang paripurna dewan. Himbauan tersebut disampaikan beberapa fraksi melalui pendapat akhir fraksi yang dibacakan sebelum penutupan sidang paripurna DPRD Nabire, Sabtu (28/7). Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB) lewat pendapat akhir fraksi yang dibacakan Yurmina Money mengatakan fraksi PKB menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) dengan catatan meminta eksekutif untuk menjawab aspirasi masyarakat yang disampaikan melalaui fraksi kami kepada eksekutif. Sidanf tersebut dipimpin Ketua DPRD, Marthen Douw didampingi Wakil Ketua I, Marcy Kegou dan Wakil Ketua II, Roy Wonda, dihadiri, Wakil Bupati Nabire, Amirullah Hasyim bersama jajaran eksekutif. Permintaan serupa juga disampaikan Fraksi Koalisi Nusantara Bersatu (KNB) yang dibacakan Ketua Fraksi, Abelenstra Yoweni dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F PDIP) yang dibacakan Ruben Tandi. Senada dengan F PKB, Fraksi KNB dan F PDI Perjuangan juga meminta agar eksekutif untuk memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat lewat anggota DPRD agar diprogramkan melalui kegiatan pembangunan oleh eksekutif. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat (F PD) yang dibacakan Udin Mardin dalam pendapat akhirnya meminta agar pemerintah eksekutif agar memberikan perhatian di bidang pendidikan khususnya bantuan pendidikan bagi pelajar/mahasiswa yang sedang menimba ilmu di luar Nabire. F PD juga meminta agar dalam tahun anggaran 2018 ini segera merealisasikan pencairan dana desa/kampung. Selain itu, Partai Demokrat juga mengharapkan pemerintah mendata tenaga honorer di daerah ini dengan baik agar ke depan diberi perhatian khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Demokrat juga meminta pemerintah untuk mengaktifkan pasar Kalibobo yang sudah setahun setelah diresmikan. Lewat pendapat akhir, Partai Demokrat juga meminta pemerintah lebih serius dengan penanganan perbaikan jembatan Kali Nabire dengan membangun koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat. Usai penutupan Sidang Paripurna DPRD Nabire, Udin Mardin mengatakan beberapa fraksi dalam pendapat akhir meminta diakomodir usulan dari fraksi yang disampaikan lewat sidang di dalam kegiatan pemerintah karena itu merupakan aspirasi dari masyarakat dari bawah lewat perwakilan di lembaga dewan. Karena, jawaban yang diberikan oleh eksekutif tidak memuaskan. Sebelumnya, saat Penutupan Tahun Persidangan 2017 lalu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lewat juru bicara, Moh Iskandar mengatakan dari 100 lebih usulan kegiatan yang disampaikan dewan sesuai aspirasi dari bawah, hanya sebagian kecil saja yang diakomodir pemerintah eksekutif melalui kegiatan pembangunan, sisanya kurang di tanggapi oleh pemerintah. (ans)