NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire langsung kepada Bupati Nabire, Isaias Douw agar membantu dana sebesar Rp6 miliar kepada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (BLU RSUD) untuk menutupi kebutuhan yang mendesak. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Marci Kegou dalam kata-kata menutup diskusi antara Gabungan Komisi DPRD dengan eksekutif di Ruang Sidang Utama, Selasa (22/10) mengatakan, memasuki masa-masa akhir masa jabatan pimpinan dan anggota DPRD periode 2014-2019 meminta dan kepada bupati agar memberikan bantuan kepada BLU RSUD Nabire sebesar Rp6 miliar untuk membiayai kebutuhan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah ini. Sebelumnya, Direktur BLU RSUD Nabire, dr Andreas Pekey dalam diskusi antara Gabungan Komisi DPRD Nabire dengan eksekutif mengungkapkan, sejak tidak adanya dana dari Kartu Papua Sehat, sejak Januari hingga Oktober 2019, BLU RSUD melayani warga asli Papua, sebanyak 33.000 dari total 40.000 peserta KPS, 60-70 persen dilayani dengan utang. Akibat tidak adanya dana dari KPS tersebut, kini utang BLU RSUD Nabire mencapai Rp6 miliar. Untuk menutupi utang tersebut, jelas dr Andreas, salah satunya dengan memohon bantuan kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu, salah satunya RSUD Nabire mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah. Utang yang diderita BLU RSUD Nabire ini terungkap setelah Fraksi Partai Demokrat (F PD) melalui pemandangan umum fraksi yang dibacakan Udin Mardin mempertanyakan, alasan BLU RSUD Nabire menyatakan kekurangan obat-obatan sehingga sebagian pasien dianjurkan untuk membeli obat di luar. Dalam diskusi antar DPRD dengan eksekutif, dr Andreas menyatakan, BLU RSUD tidak sama sekali kekurangan obat-obatan. Hanya persediaan beberapa jenis obat memang tidak ada. Itupun karena, dana untuk biaya obat-obatan, salah satunya lewat Kartu Papua Sehat tidak disetor lagi sejak Januari tahun ini.(ans)