NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire meminta kepada eksekutif agar memuat juga program 100 hari kerja dari Calon Bupati Nabire terpilih di dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire tahun anggaran 2021.

Program 100 hari kerja Bupatiterpilih diakomodir di dalam APBD 2021 agar programmya bisa dilaksanakan, karena tanpa itu Bupati terpilih hanya melaksanakan program Bupati lama.

Karena, APBD Kabupaten Nabire tahun 2021 diajukan berdasarkan program bupati sekarang, sehingga bupati terpilih hanya akan melaksanakan program dari bupati lama.

Oleh sebab itu, eksekutif diminta untuk mengakomodir program 100 hari kerja dari bupati terpilih agar bupati terpilih melaksanakan program 100 hari kerja pada awal masa jabatannya.

Anggota DPRD Kabupaten Nabire, Salmon Pigay di ruang kerjanya, Rabu (16/12) mengatakan DPRD meminta agar eksekutif mengakomodir program 100 hari kerja dari Bupati terpilih supaya Bupati terpilih bisa melaksanakan program 100 hari kerja sesuai janjinya dalam kampanye.

Jika eksekutif tidak mengakomodir program 100 hari kerja dari Bupati terpilih, tidak bisa melaksanakan program 100 hari kerja, hanya melaksanakan program dari Bupati lama.

Bupati terpilih tidak bisa melaksanakan programnya karena tidak ada di dalam APBD tahun anggaran 2021.

Oleh sebab itu, legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, eksekutif harus memasukkan program kerja 100 hari kerja oleh Bupati terpilih agar programnya dilaksanakan.

Salmon mengatakan, usulan ini prinsip ini bukan menolak pembahasan APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2021 tetapi ini sebagai bahan pelajaran.

Karena, tanpa mengakomodir Bupati terpilih, siapapun orangnya, hanya akan melaksanakan program Bupati lama.

Bupati baru tidak bisa melaksanakan programnya karena tidak diakomodir di dalam APBD tahun berjalan.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPPRD Kabupaten Nabire ini menambahkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD akan mengecek apakah di dalam materi APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2021 yang akan diajukan eksekutif sudah memuat program 100 hari kerja dari Bupati terpilih atau tidak ada.

Karena, pengalaman anggota DPRD periode 2019-2024, tahun pertama ini, melaksanakan kegiatan dan program yang disusun oleh anggota dewan periode 2014-2019, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak diakomodir di dalamnya.

Karena, mereka hanya menyusun program saja.

Pengalaman ini tidak mau dialami oleh Bupati terpilih.

Oleh sebab itu, Salmon menambahkan, DPRD Nabire meminta eksekutif untuk mengakomodir program 100 hari kerja Bupati terpilih supaya Bupati terpilih tidak hanya melaksanakan program Bupati lama tetapi juga melaksanakan program kerja 100 hari kerja dalam tahun anggaran 2021. (ans)