NABIRE - Diduga, di dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, khususnya anggota terhormat pecah dua kelompok, antara kelompok “Yudas” dan Kelompok “Tadius”. Kesatuan anggota legislatif retak antar kelompok “Yudas” yang dekat dengan Bupati dan kelompok “Tadius” yang tidak dekat Bupati Dumupa dan eksekutif tetapi lebih mementingkan kepentingan rakyat.

Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, Yoseph Minai di Nabire, Kamis (20/5) mengatakan tiga pimpinan DPRD Dogiyai (Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II) bersama anggota lain yang selama ini “dekat” dengan Bupati dapat dikategorikan sebagai kelompok “Yudas” yang menjual rakyat dengan tidak seriusnya mengelola aspirasi rakyat. Sedangkan kelompok anggota DPRD Dogiyai lainnya dikategorikan sebagai kelompok (Tadius) yang ada untuk membela kepentingan rakyat di daerahnya.

Minai menilai, Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa takut bertemu dengan DPRD karena yakin dekat dengan kelompok “Yudas” sehingga menghindar undangan dewan karena ada pendukung di dalam lembaga dewan. Akibatnya, kelompok “Tadius” tidak bisa berbuat banyak, karena antar penguasa di daerah bersekongkol.

Ia menambahkan, kelompok Yudas ini tidak berani membela kepentingan rakyat tetapi lebih mementingankan kepentingan pribadi.”Tidak tahu, mereka dapat berapa keping” tanya Minai sambl menambahkan, keping yang mereka dapat tanpa memperjuangkan kepentingan rakyat dan tanah Dogiyai. Sementara rakyat dan tanah Dogiyai, sedang menanti kerja nyata sebagai anggota dewan. 

Menurut catatan media ini, ketika munculnya nama-nama sekolah siluman saat penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2018 lalu, DPRD Dogiyai diam dan terkesan pimpinan DPRD melegalkan nama-nama sekolah siluman tersebut.

DPRD Dogiyai, bukan memanggil Bupati bersama eksekutif tetapi malah mengikuti siasat Bupati untuk ke Jayapura dan Jakarta dengan mengajak perwakilan pendemo dan pimpinan bersama beberapa anggota DPRD Dogiyai. Walaupun, beberapa saat kemudian, Komisi B mengumpulkan data-data di lapangan.

Terakhir, ketika ada pemotongan kinerja ASN dan honorer di Kabupaten  Dogiyai. Pimpinan DPRD Dogiyai lamban sehingga menimbulkan aksi pemalangan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Kampung (DPMK) Dogiyai. Sekalipun DPRD merencanakan untuk mengundang kembali Bupati bersama eksekutif lain sepekan depan. (ans)