NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan laporan temuan hasil pemeriksanaan pengelolaan keuangan kepada dewan setempat. Karena, DPRD Kabupaten Dogiyai membandingkan temuan BPK dengan hasil monitoring DPRD. Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Yusak Ernest Tebay, medio pekan lalu di Nabire mengatakan, hasil monitoring DPRD menemukan banyak kegiatan fiktif selama tahun anggaran 2018-2019. Oleh sebab itu, jika BPK dalam pemeriksanaan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, apabila ada temuan, BPK diminta untuk tidak merahasiakannya. Sebab, DPRD juga merupakan bagian dari pengawasan keuangan di daerah. Yusak Tebay yang terpilih untuk periode kedua ini menambahkan sekalipun ada kegiatan fiktif di lapangan, hasil pemeriksaan BPK malah tidak ada temuan. Padahal, kata Yusak, anggota dewan tahu ada dana dan kegiatan yang diprogramkan pemerintah eksekutif, tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, tidak ada kegiatan. Ada kegiatan fiktif selama ini di lapangan, tetapi hasil pemeriksaan BPK, hampir tidak ada temuan.  Yusak menyebut, selama tahun anggaran 2018, ditemukan adanya 18 kegiatan fiktif dan selama tahun anggaran 2019 tidak pembangunan fisik. Oleh sebab itu, Tebay meminta BPK untuk memeriksa kegiatan fisik di lapangan, tidak sekedar adminstarsi keuangan daerah. Untuk membandingkan temuan DPRD Kabupaten Dogiyai, Tebay mengungkap, pembangunan 3 ruang kelas di SD YPPGI Adauwo, Distrik Mapia yang diprogramkan dalam tahun anggaran 2019 lalu, ternyata dana 25 persen sudah dikeluarkan tetapi tidak ada kegiatan, pembangunan jembatan Kali Teu di Distrik Mapia, sama sekali tidak dikerjakan, jembatan Kali Mapia antara Kampung Obaikagopa dan Wogei Distrik Mapia, tidak dikerjakan, jembatan Kali Pahau di Distrik Piyaiye dipindahkan ke Distrik Kamu Utara tetapi tidak dilaksanakan, ruang Laboratorium SMP Negeri 2 Mapia Tengah di Kampung Modio, Distrik Mapia Tengah, kerangka sudah berdiri tetapi tidak ada kelanjutan. Masih banyak, kata Yusak Tebay, kegiatan fiktif di lapangan. Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Dogiyai menunggu hasil pemeriksaan BPK, apakah BPK akan kerja positif, pemeriksaan antar laporan keuangan dengan hasil kerja di lapangan. Atau sebaliknya, hanya memeriksa laporan tertulis monitoring di kantor, tanpa ke lapangan. Dengan tegas, anggota dewan ini menyatakan, apabila kerja BPK tidak profesional, maka DPRD Dogiyai akan menganggap pemeriksaan keuangan di daerah hanya semata-mata lahan bisnis BPK.(ans)