NABIRE - Wakil Ketua IV DPR Provinsi Papua Tengah, John NR Gobay, meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi kebijakan pengiriman pasukan ke wilayah Papua dan beralih ke pendekatan dialogis. Hal ini disampaikan menyusul hasil sidang paripurna penyampaian hasil Reses (RSS) dari berbagai kabupaten, termasuk Puncak dan Puncak Jaya. Menurutnya, keberadaan pasukan tambahan saat ini dinilai bukan solusi untuk mempercepat pembangunan atau membuka keterisolasian daerah, melainkan justru memicu kecemasan di tengah masyarakat.

Dalam keterangannya pada Jumat (17/04/2026), pimpinan dewan tersebut menegaskan aspirasi masyarakat di tingkat bawah menunjukkan keinginan kuat untuk hidup damai tanpa konflik. Ia berharap Presiden Prabowo dapat memprioritaskan pendampingan masyarakat daripada operasi militer. “Masyarakat tidak mengharapkan adanya konflik. Kami meminta presiden membuka ruang dialog dan mengevaluasi penempatan pasukan agar situasi lebih kondusif,” ujarnya di Gedung DPRPT.

Selain kepada pemerintah, seruan penghentian kekerasan juga ditujukan kepada kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). DPR Papua Tengah meminta OPM untuk tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat memancing reaksi keras dari TNI maupun Polri. 

Siklus kekerasan ini dinilai tidak akan pernah putus jika kedua belah pihak tetap mengedepankan kontak senjata, yang pada akhirnya hanya akan mengorbankan masa depan warga sipil di tanah Papua.

Sorotan tajam juga diberikan terkait jatuhnya korban dari kalangan perempuan dan anak-anak dalam konflik yang terjadi. Padahal, negara telah berkomitmen melindungi kelompok rentan tersebut, sebagaimana aturan adat perang masyarakat kepulauan yang mengharamkan gangguan terhadap perempuan dan anak. 

Ia menegaskan bahwa setiap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu demi keadilan. Legislator tersebut juga menyinggung pentingnya mendukung kepemimpinan Kapolda baru yang merupakan putra daerah Papua. 

Ia berharap kehadiran pimpinan kepolisian yang memahami karakteristik wilayah dapat membangun komunikasi yang lebih harmonis dan persuasif. “Kita punya Kapolda baru, orang Papua. Mari kita dukung pendekatan dialogis untuk menciptakan kondisi yang tenang, bukan justru situasi yang terus bergejolak dengan bunyi tembakan di sana-sini,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, ia mengingatkan bahwa ideologi tidak akan menyelamatkan manusia, melainkan perbuatan baik dan kemanusiaanlah yang utama. Program-program pembangunan yang telah dicanangkan presiden diharapkan tidak terganggu oleh instabilitas keamanan. Dengan adanya komunikasi yang baik antar semua pihak, diharapkan pembangunan di Provinsi Papua Tengah dapat berjalan cepat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(amd)