NABIRE - Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tingkat Provinsi Papua Tengah digelar untuk mensinkronkan dan mengkoordinasikan antara Provinsi Papua Tengah dengan delapan kabupaaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Melalui Rakorda DPMPTSP ini diharapkan agar daerah bisa menyampaikan sebetulnya kinerja seperti apa dan hambatan-hambatannya bagaimana. Sehingga bisa memaksimalkan apa yang bisa dilakukan di daerah terkait dengan penanaman modal dan lainnya, terutama struktur agar bisa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian dikatakan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Tengah, Ir. Syahrial, MM, saat Rakorda yang digelar, Selasa (25/7/23) kemarin.

“Yang penting bagi kita ialah bagaimana pelayanan kepada pelaku usaha itu bisa cepat, tepat, transparan dan murah. Dan untuk pelayanan OSS itu tujuan sebenarnya, dilakukan oleh selaku usaha bisa cepat dan bisa dilakukan secara mandiri, bahkan di rumahnya pun bisa,” tuturnya.

Berbicara soal perijinan, kata dia, pelayanan dengan datang ke kantor kedepan itu yang kita hindari. Supaya nanti pemerintah ini memberikan pelayanan lebih mudah, bisa dikerjakan melalui rumah, dimana saja bisa lakukan akses perijinan. 

Dikatakan, kita tahu persis kendala-kendala di daerah pegunungan terkait jaringan akses internet (signal) itu sangat berpengaruh. Dikarenakan pelayanan OSS (online single signation) ini semua melalui IT, melalui komputer, jaringan signal. Jika itu tidak ada, bisa menjadi penghambat yang luar biasa. Oleh sebab itu lewat Rakorda ini bisa melihat kendala apa yang bisa diperbaiki.

“Nantinya kita akan buat resume dan kita bisa sampaikan kepada bupati sebagai pemegang kewenangan anggaran. Supaya pelaku usaha ini bisa akses dengan baik. Lewat pertemuan kali ini kita mencoba untuk memacu kinerja DPMPTSP, sehingga kita bisa tahu apa yang bisa kita evaluasi kedepan, sehingga pelayanan bisa lebih baik,” ujar Ir. Syahril, MM. 

Pantauan media ini, Rakor PTSP turut dihadiri para asisten, staf ahli, kepala biro di lingkungan Setda Provinsi Papua Tengah, Bupati Nabire, LO Polda Papua Tengah, Forkopimdah Nabire, para kepala OPD di lingkungan Provinsi Papua Tengah, para Kepala DPMPTSP kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, narasumber dari Kementerian investasi/BKPN Depdagri dan DPMPTSP Papua, para ketua organisasi profesi seperti HIPMI, GAPENSI, GAPEKNAS, GAPEKSINDO, ARDIN serta undangan lainnya. (feb)