NABIRE - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Nabire bersiap mengambil langkah tegas guna memastikan pengelolaan Dana Desa (DD) berjalan tepat waktu. 

Pada Januari dan Februari 2026 mendatang, DPMK dijadwalkan akan melakukan monitoring meja secara intensif yang melibatkan para kepala kampung, pendamping distrik hingga pendamping desa di seluruh wilayah Kabupaten Nabire.

Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, khususnya terkait progres pembangunan fisik di lapangan. 

Sekretaris DPMK Kabupaten Nabire, Fransiskus Magai, S.IP., menegaskan pengawasan ini bertujuan untuk memetakan sejauhmana capaian yang telah diraih oleh masing-masing kampung sebelum melangkah ke tahapan berikutnya.

Dalam keterangannya, Fransiskus menyampaikan monitoring ini merupakan upaya jemput bola untuk mengawal pencairan dana desa tahap kedua tahun 2025. 

Pihaknya tidak ingin ada keterlambatan administrasi maupun fisik yang menghambat penyaluran anggaran, mengingat pentingnya dana tersebut bagi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

"Kami akan mempertanyakan kepada para kepala kampung sudah sampai mana progres fisik dari tahap kedua pencairan tahun 2025. Ini penting agar saat masuk tahap kedua nanti, semua berkas dan bukti fisik sudah siap tanpa kendala," ujar Fransiskus Magai saat ditemui Papuapos Nabire di kantornya, Selasa (30/12/2025).

DPMK menargetkan seluruh pekerjaan fisik di kampung-kampung dapat rampung sepenuhnya pada Mei 2026. Target ini dipatok agar pola keterlambatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali. Dengan selesainya pekerjaan lebih awal, diharapkan pelaporan pertanggungjawaban dapat disusun secara lebih akurat dan tepat waktu.

Fransiskus menekankan, dalam monitoring meja tersebut, pihaknya akan menanyakan secara detail mengenai persentase capaian kerja. "Ia juga akan mempertanyakan sudah sampai berapa persen? Hal ini dilakukan agar kita memiliki data yang valid dan terukur mengenai perkembangan di setiap kampung," tambahnya dengan tegas.

Melalui koordinasi yang erat antara pemerintah kabupaten, pendamping dan aparat kampung, diharapkan sinergitas pembangunan di Provinsi Papua Tengah, khususnya Nabire, dapat meningkat secara signifikan. 

DPMK berharap seluruh pihak terkait dapat kooperatif dalam memberikan data yang jujur guna kelancaran program pembangunan tahun anggaran 2026.(sam)