NABIRE - Anggota Komisi VII DPR RI, Arjuna Sakir, S.E., M.M., secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Industri Kecil di Provinsi Papua Tengah. Acara yang diselenggarakan di Aula Maranatha Nabire ini merupakan kolaborasi antara Komisi VII DPR RI dan mitra kerjanya, Kementerian Perindustrian, sebagai komitmen nyata mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Nabire.

Dalam sambutannya, Arjuna Sakir menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya memperkuat struktur ekonomi daerah agar lebih mandiri, inklusif dan berdaya saing. 

Ia menyoroti potensi luar biasa di Papua Tengah, didukung oleh sumber daya alam lokal yang beragam, mulai dari pertanian, perikanan hingga kerajinan. 

"Potensi besar ini perlu terus dikembangkan melalui pelatihan, pendampingan serta peningkatan akses terhadap permodalan, perizinan dan pasar agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen tapi juga menjadi produsen dan pelaku ekonomi," tegasnya.

Pada Bimtek kali ini, Sakir menyebutkan ada tiga sektor industri kecil yang sengaja dipilih karena dianggap sangat penting dan memiliki potensi besar di Papua Tengah. Ketiga sektor tersebut adalah industri kecil pengolahan kopi Papua, industri batik dan jasa service handphone.

"Kopi Papua sangat berkualitas dan setiap kabupaten punya cita rasa khas masing-masing. Ini adalah potensi yang harus dikembangkan," ujar Sakir. Sementara itu, untuk industri batik, ia mengungkapkan bahwa motif Papua yang unik belum memiliki industri batik lokal yang kuat, sehingga pelestarian dan pengembangannya sangat diperlukan serta untuk service handphone, peluang pasar yang besar harus dimanfaatkan oleh para pemuda yang memiliki hobi di bidang elektronik.

Sebelumnya, Direktur Aneka Kementerian Perindustrian, Reny Meilany, S.Si., M.SE, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan wirausaha-wirausaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan dan bahkan menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar. 

Ia memberikan gambaran, jika dari 18 perwakilan peserta bisa merekrut minimal 5 orang per usaha, maka ratusan orang akan mendapatkan pekerjaan baru.

Reny Meilany juga memaparkan berbagai fasilitas yang ditawarkan Kementerian Perindustrian, antara lain sosialisasi mengenai legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan akses pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya berupa diskon suku bunga 5% dari pinjaman bank. 

Selain itu, ada juga program restrukturisasi permesinan untuk IKM dengan diskon 40% bagi pembelian mesin dalam negeri dan 25% untuk mesin impor.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menambahkan, bahwa di masa depan, potensi lain seperti pengolahan kelapa yang menghasilkan briket batok kelapa sebuah industri yang sudah mendapat bantuan permesinan dari kementerian akan terus didorong. 

Ia menekankan bahwa air kelapa dan sabutnya pun bisa diolah menjadi produk turunan lain, membuka perluasan usaha dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Menutup sambutannya, Arjuna Sakir berpesan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nabire, untuk melanjutkan pembinaan terutama terkait perizinan dan legalitas usaha. "Kalau tidak legal, tidak punya Nomor Induk Berusaha (NIB), tidak akan bisa dilayani fasilitasi pemerintah. Ini yang paling penting untuk dilanjutkan," tegasnya.

Kedua pejabat tersebut sama-sama menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat (Kementerian Perindustrian dan Komisi VII DPR RI) dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memastikan program penumbuhan wirausaha ini berjalan efektif dan berkelanjutan.(sam)